Network
POTENSI BISNIS - Demo mahasiswa dan buruh untuk tolak RUU Cipta Kerja yang disahkan Menjadi Undang Undang Cipta Kerja menjadi perbincangan hangat akhir akhir ini.
Respon masyarakat yang terdiri dari elemen buruh, mahasiswa dan pelajar sangat tinggi untuk tolak UU Ciptaker karena dianggap cenderung memaksakan.
Selain banyaknya demo penolakan RUU Cipta Kerja alias Omnibus law, rapat paripurna DPR RI turut jadi sorotan publik.
Baca Juga: Kapan Prakerja Gelombang 11 Dibuka? Bisakah Jika Daftar ke prakerja.vip Cek Fakta Sebenarnya
Demo penolakan RUU Cipta kerja berujung ricuh dengan aparat, sontak hal ini merupakan kejadian yang terulang dari serangkaian demonstrasi yang akhirnya berujung ricuh dengan aparat.
Walk out yang dilakukan oleh partai yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yakni Demokrat terpaksa dilakukan sebab dirinya tidak sepakat dengan pengesahan UU Tersebut.
Partai demokrat dianggap tidak diberikan porsi berbicara saat rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan 5 Oktober 2020.
Kini muncul banyak spekulasi tentang fakta bahwa demo yang dibayar saat tindakan RUU Cipta Kerja alias Omnibus Law.
Kader PDIP, Dewi Tanjung bahkan lantang menuding Partai Demokrat membiayai demo penolakan RUU Cipta Kerja
