Network
POTENSIBISNIS - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendapat kritikan dari politisi senior, Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah mengkritik lantaran pemerintah dalam menanggulangi aksi massa penolak UU Cipta Kerja dinilai berlebihan.
Dia mengkritisi jika lembaga-lembaga di bawah koordinasi Mahfud tidak paham cara kerja negara demokrasi.
Baca Juga: Masih Ada Tanaman Kopi Jenis Robusta Zaman Kolonial Belanda, Cek Harganya
Dalam hal ini, dikutip dari Pikiran-Rakyat.com, Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini mengkritik kepemimpinan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Dipimpin oleh seorang profesor doktor ilmu hukum, mantan ketua mahkamah konstitusi ternyata setelah setahun sektor politik, hukum, keamanan dan HAM belum paham cara kerja negara demokrasi. Mari kita doakan agar dalam segala situasi, jiwa konstitusi UUD 45 tetap jadi pegangan," cuit Fahri Hamzah melalui akun Twitter pribadinya, @Fahrihamzah pada Sabtu, 10 Oktober 2020.
Baca Juga: PSBB Jakarta Oktober 2020, Anies Mulai Kurangi Rem Darurat Secara Bertahap ke Masa Transisi
Menurutnya, Mahfud MD memiliki PR terbesar dalam mengembalikan konstitusi sebagai jiwa kerja lembaga negara, khususnya lembaga-lembaga polhukam yang berada di bawah kordinasinya.
Fahri melihat lembaga-lembaga ini memerlukan arah baru yang akan membuat tampak lebih berjiwa Pancasila dan UUD 45.
