Network
POTENSI BISNIS - Situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni dpr.go.id mengalami kelumpuhan, sehingga tak bisa diakses.
Akibatnya situs resmi dpr.go.id sama sekali tak bisa diakses seperti biasanya. Saat dibuka, muncul tulisan 'An error occurred while processing your request'.
Artinya, terjadi error saat pemrosesan permintaan akses Anda. Ada pula kode 'Reference #102.73a20017.1602128336.26f168a'.
Baca Juga: Mahasiwa dan Buruh Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja ke Istana Merdeka, Tagar Jokowi Kabur Trending
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyebut situs tersebut sedang dalam penanganan.
"Sedang dalam penanganan dan Tim IT DPR RI sudah menurunkan situs yang dihack tersebut," kata dia dalam keterangan resminya pada Kamis, 8 Oktober 2020.
Lumpuhnya situs DPR ini ramai dibicarakan oleh para warganet yang mengatakan peretas juga ikut bergabung dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law.
Baca Juga: Sertifikat Belum Muncul di Dashboard Prakerja Oktober 2020, Ini Solusinya!
Warganet lain mengatakan sebelum terjadi kelumpuhan, situs DPR juga sempat diretas. Halaman utama situs DPR yang seharusnya bertuliskan 'Dewan perwakilan Rakyat', berubah menjadi 'Dewan Penghianat Rakyat'.
Bersamaan dengan itu, trending topik sosial madia seputar penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja masih ramai dibicarakan melalui tagar #JokowiKabur, #MahasiswaTurunKejalan, hingga #CekPasalnya.
Penolakan pengesahan Omnibus Law menjadi undang-undang ini ramai dibicarakan menyusul adanya rencana gelombang aksi mahasiswa di sejumlah wilayah di Indonesia yang ikut melakukan penolakan aturan tersebut.
Baca Juga: Rangkaian Jelang Hari Sumpah Pemuda ke-92, Menpora Resmi Kenalkan Senam Sundul Langit
Tren tersebut juga mendominasi trending topic di Indonesia beberapa hari ini, terutama setelah Tagar #JokowiKabur didominasi oleh mereka yang mengkritisi sikap Jokowi dalam menghadapi situasi penolakan Omnibus Law UU Ciptaker.
Sementara itu dukungan terhadap aksi mahasiswa dikibarkan lewat tagar #MahasiswaTurunKejalan. Muncul juga tagar #CekPasalnya untuk mengantisipasi hoaks seputar UU Ciptaker dan beberapa akun membagikan meme yang menunjukkan sisi positif dari aturan ini.
Ketiga tagar itu berada di puncak trending topik di Indonesia. Tagar trending terbaru #JokowiKabur menempati posisi pertama dan telah dicuitkan lebih dari 10 ribu kali.
Baca Juga: Demo Buruh dan Mahasiswa Hari ini, Kepolisian Sekat di 12 Titik Karena Hawatir Penularan Covid-19
Tagar ini menjadi trending pasca Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke daerah.
Padahal, saat ini massa aksi menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja berencana menuju Istana Kepresidenan.
Warganet pun mengkritik kunjungan Jokowi di saat adanya aksi protes Omnibus Law di Istana Kepresidenan lewat tagar #JokowiKabur.
Sementara itu, Sekretaris Jendral DPR RI, Indra Iskandar tak terima mengetahui gedung DPR dijual murah di toko online.
Baca Juga: Demokrat Dituduh Dalang Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja, Ossy : Ini Fitnah Bengis Terhadap Demokrat
Peristiwa gedung DPR dijual di situs jual beli online ini diduga sebagai bentuk protes dari pengesahan UU Cipta Kerja.
Setelah sebelumnya disahkan pada 5 Oktober 2020, Omnibus Law UU Cipta Kerja mendapatkan banyak penolakan terutama dari kaum buruh dan pekerja.
Kekcewaan itu bahkan berimbas juga kepada penjualan Gedung DPR bersama semua isinya di salah satu layanan e-commerce.
Meski ini merupakan salah satu bentuk ekspresi kekesalan dan kekecewaan kepada anggota dewan, Sekjen DPR Indra Iskandar menyayangkan aksi ini.
Baca Juga: Apa Arti Insentif Dijadwalkan? Berapa Lama akan Cair Jika Telah Dijadwalkan? Simak Penjelasannya
Menurutnya tindakan ini tidak pantas untuk dilakukan. Gedung DPR RI merupakan properti milik negara yang dinilainya tak pantas untuk dijadikan lelucon.
"Tak sepantasnya warganet bertingkah seperti itu," ujar Indra pada Kamis 8 Oktober 2020.
Ia bahkan berharap kasus ini bisa ditangani dengan tegas oleh aparat kepolisian. "Tak sepantasnya warganet bertingkah seperti itu," harapnya.
Kemudian ia juga berharap kasus ini bisa ditangani dengan tegas oleh aparat kepolisian.
Namun untuk saat ini iklan penjualan Gedung DPR tersebut sudah tidak ditemukan, dimungkinkan sudah di take down atau diturunkan.
Baca Juga: Demo Tolak UU Omnibus Law Ciptaker Bukan Hanya Buruh. Mahasiswa Juga Serukan Turun ke Jalan
External Communication Senior Lead Tokopedia Ekhel Chandra mengungkapkan bila pihaknya akan menindak tegas penyalahgunaan yang terjadi di platform mereka.
"Saat ini kami terus menindaklanjuti laporan tersebut sesuai prosedur dan kami akan menindak tegas segala penyalahgunaan pada platform Tokopedia," kata Ekhel.
Sementara itu, protes masih akan dilakukan untuk menolak Omnibus Lawa UU Cipta Kerja.
Unjuk rasa itu dilakukan untuk menggugat pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Baca Juga: Demo Mahasiswa dan Buruh Serbu Istana Hari Ini, Namun Jokowi Tidak Ada
"Ya, kita akan tetap berlangsung aksi besok," kata Kordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia Remy Hastian.***
