Network
POTENSI BISNIS – Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bahas peningkatan kualitas perlindungan saksi dan korban tindak pidana khususnya yang berkenaan dengan personil TNI AD. Ketua dan para Wakil Ketua LPSK menyambangi Markas Besar (Mabes) TNI AD di Jakarta, pada Senin pagi, 5/10/2020.
Hasto Atmojo selaku Ketua LPSK mengapresiasi langkah KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa dalam menjatuhkan sanksi pada oknum TNI AD yang terlibat kasus pidana.
Menurut penuturan Hasto, keputusan tegas yang diambil oleh KASAD tersebut mencerminkan keberpihakan kepada para korban. Hal tersebut disampaikannya langsung melalu siaran pers tertulis yang kami terima per tanggal 5/10/2020.
Baca Juga: Menko Perekonomian Minta Penyaluran KUR Digunakan untuk Skala Bisnis Petani
"Meskipun dalam koridor proses penegakan hukum, putusan peradilan tetap harus dihargai, namun dalam kerangka keadilan, penjatuhan hukuman yang tegas sangat bermakna untuk para korban." Tutur Hasto.
Pihak LPSK juga menyampaikan informasi dan perkembangan terkait sejumlah kasus yang masih berjalan melibatkan oknum personil TNI AD, baik berstatus sebagai pelaku ataupun korban tindak pidana.
Hasto melanjutkan penuturannya, pihak LPSK berharap TNI AD bisa turut serta memberikan perlindungan kepada para saksi dan korban, apabila pelakunya adalah oknum TNI AD itu sendiri. Sebab para saksi dan korban kerap merasa terancam apabila pelakunya merupakan seorang prajurit TNI.
Baca Juga: Presiden Jokowi Meminta Penguatan Ekosistem Bisnis Petani dan Nelayan
KASAD Andika Perkasa menanggapi pernyataan pihak LPSK tersebut dengan bersedia membantu tugas perlindungan LPSK apabila pelakunya merupakan oknum TNI AD.
