Network
Menurutnya, sisa anggaran untuk penerima subsidi upah tersebut karena penerima kurang dari target awal, maka akan diserahkan kepada kas negara dan akan digunakan untuk membantu guru honorer yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).
"Dana ini kami gunakan untuk kira-kira 12,4 juta orang, jadi sisanya akan kami kembalikan ke kas negara," jelasnya.
Baca Juga: Presiden AS Donald Trump dan Ibu Negara Positif Covid-19, Begini Kondisi Mereka Saat Ini
Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) sampai akhir September 2020 telah menyerahkan total 12,4 juta data calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
Sementara itu, hingga saat ini jumlah rekening yang berhasil dikumpulkan sudah mencapai 14,8 juta.
"Hingga saat ini jumlah rekening di BPJAMSOSTEK berhasil kita kumpulkan sebanyak 14,8 juta. Dari rekening yang masuk tersebut kita lakukan validasi secara berlapis, akhirnya kita mendapatkan data 2,4 juta tidak valid," kata Direktur Utama BPJAMSOSTEK Agus Susanto dalam jumpa pers vitual di Jakarta yang saat itu juga menghadirkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Baca Juga: Belum Dapat Transfer Saldo BLT Gaji Karyawan dari Kemnaker? Lapor dan Cek Disini
Ia menjelaskan, proses validasi yang dilakukan secara bertahap itu menemukan, dari 2,4 juta data rekening yang tidak valid, terdiri sekitar 1,8 juta orang tidak memenuhi syarat mendapatkan subsidi upah, dan 600.000 orang gagal melakukan konfirmasi ulang.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan, hingga hari ini bantuan subsidi gaji/upah Tahap I telah tersalurkan kepada 2.484.429 penerima atau setara 99,38 persen, Tahap II telah tersalurkan kepada 2.981.533 penerima atau setara 99,38 persen,
Tahap III tersalurkan kepada 3.476.122 penerima atau setara 99,32 persen; dan Tahap IV telah tersalurkan kepada 1.836.177. Sementara untuk Tahap V sedang dalam proses untuk penyaluran dana hingga ditransfer ke rekening pekerja.
