Network
POTENSI BISNIS - Sejumlah anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar) melaporkan dugaan penyimpangan dana Covid-19 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penyimpangan tersebut diduga merugikan keuangan daerah hingga miliaran rupiah.
Pelaporan tersebut berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya yang menemukan dugaan penyelewengan dana penanganan Covid-19 di Provinsi Sumbar.
Baca Juga: Data BPJS Bocor, Anggota Komisi I DPR Bilang Begini
Adapun sejumlah pelapor tersebut yakni, Hidayat dan Evi Yandri (Partai Gerindra), Nurnas dan Novrizon (Partai Demokrat), serta Albert Hendra Lukman dan Syamsul Bahri (PDIP).
Anggota DPRD Sumbar Fraksi Gerindra Evi Yandri mengungkapkan dalam keterangan di Padang, dugaan penyimpangan yang dilaporkan ke KPK terkait penggunaan anggaran Rp7,63 miliar lebih yang tidak sesuai ketentuan untuk penanganan Covid-19.
"Terkait penggunaan dana untuk penanganan Covid 2020. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan perwakilan Sumatera Barat yang pertama terkait kepatuhan penggunaan dana Covid ditemukan Rp7,63 miliar. Dana yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan," ujar Evi, Senin 24 Mei 2021 di Kedeputian Informasi dan Data KPK, Jakarta, dikutip dari Antara 25 Mei 2021.
Baca Juga: Simak, 15 Daftar Makanan Ini Bisa Bantu Mencegah Flu
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perakilan Provinsi Sumatera Barat No 40.C/LHP/XVIII.PDG/05/2021 tanggal 6 Mei 2021.
Permasalahan yang menyebabkan pengadaan barang untuk penanganan Covid-19 tidak sesuai dengan ketentuan yang berpotensi menyebabkan merugikan keuangan Daerah.
