Network
POTENSI BISNIS - Pandemi Covid-19 belum usai, berbagai upaya pemerintah tengah dilakukan guna menghindrai penularan Covid-19.
Mulai dari vaksinasi masal dan pelarangan mudik pun tengah ditempuhnya.
Pelarangan mudik dilakukan agar tidak terjadi kerumunan, berkaca dari tahun sebelumnya lonjakan penularan terjadi pasca libur panjang.
Demi mendukung kebijakan pemerintah dalam pelarangan mudik 2021, ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyampaikan usulannya untuk menutup Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalur mudik.
Menurutnya, pemerintah bisa mengambil langkah yang sedikit ekstrem tersebut untuk menggencarkan aturan larangan mudik yang bertujuan agar masyarakat tidak bersikeras pulang ke kampung halamannya.
"Untuk mengurangi warga yang nekad mudik, pemerintah bisa dengan cara menutup SPBU. Kalau bahan bakar kendaraan tidak ada, kan warga tidak bisa kemana-mana," kata Prasetio dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 23 April 2021 dikutip dari ANTARA.
SPBU, kata Prasetio, hanya dibuka bagi kendaraan yang mendapat pengecualian seperti yang tertera pada Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah.
Di antaranya, kendaraan logistik, kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, mendaraan dinas operasional berpelat dinas TNI/POLRI, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, kendaraan untuk kesehatan darurat, ibu hamil dan keluarga inti yang akan mendampingi serta lainnya.
Baca Juga: Jadi Tersangka Kasus Suap Penyidik KPK, Wali Kota Tanjungbalai Syahrial Dibawa ke Jakarta
"Jadi SPBU nantinya dijaga petugas. Kendaraan pribadi yang tidak mendapat pengecualian, tidak akan dilayani pengisian bahan bakar kendaraan," kata Prasetio.
Selain itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mendorong ketegasan petugas lapangan di seluruh titik penyekatan yang menurutnya konsistensi petugas dalam menegakkan aturan sangat penting sebagai upaya pencegahan.
"Dengan begitu saya harapkan tidak ada lagi istilahnya negosiasi di jalan. Semua harus tegas dengan sanksi yang telah ditentukan," ungkapnya.
Jika hal itu dilakukan, ia meyakini masyarakat tidak akan nekad pulang kampung. Kalaupun ada, jumlahnya sangat kecil.
Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, meski ada larangan mudik masih ada 11 persen masyarakat yang nekad pulang kampung. Angka tersebut setara dengan 27 juta orang.
Baca Juga: The Penthouse 3 Proses Syuting Mulai Digarap: Banyak Cerita yang Mengejutkan untuk Penggemarnya
Menurutnya, kepatuhan terhadap larangan mudik menjadi kunci dalam penanganan Covid-19. Ia mengatakan saat ini penyebaran Covid-19 sudah melandai dan sektor ekonomi sedang dalam perbaikan.
"Jangan sampai mudik menyebabkan lonjakan kasus yang berdampak pada terhambatnya pemulihan ekonomi. Kan sudah ada contohnya di negara lain, yang lengah sedikit kasus COVID-19 terus melonjak, akibatnya ekonomi menjadi berantakan. Jangan sampai kejadian seperti di India terjadi di Indonesia," tuturnya.***
