Network
POTENSI BISNIS - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengancam Moeldoko Cs ke jalur hukum jika masih menggunakan atribut partai.
Hal itu sejurus dengan somasi terbukan Ketum AHY pada kubu Moeldoko Cs.
Ancaman tersebut dilayangkan apabila kubu Moeldoko terus menerus memakai atribut Partai Demokrat di depan media dan masyarakat.
Baca Juga: Kecolongan? Kapal China Menyusup ke Wilayah NKRI, LaNyalla Mattalitti Peringatkan Menhan Prabowo
Baca Juga: 5 Smartphone Cocok untuk Lebaran, Ada Samsung, Redmi, Oppo, Nokia, dan Realme
Baca Juga: Bulan Puasa Ramadhan Makin Panas, Kader PDIP Incar Penceramah yang Dinilai Kutu Loncat
Kepala Badan Komunikasi Strategis, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, ada empat poin dalam somasi terbuka hari ini.
1. Bahwa Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Masa Bakti 2020-2025, yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono sebagaimana yang termaktub dalam Badan Hukum Partai Demokrat, AD/ART Partai Demokrat.
Dan Susunan Kepengurusan Partai Demokrat yang telah disahkan melalui Surat Keputusan MENKUMHAM RI No: M.MH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, juncto Surat Keputusan MENKUMHAM RI No: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021.
2. Bahwa pada, 5 Maret 2021 bertempat di salah satu hotel di Deli Serdang, Sumatera Utara telah dilaksanakan suatu pertemuan yang diklaimnya sebagai “KLB” Partai Demokrat.
Kemudian mereka yang melangsungkan pertemuan tersebut menggunakan atribut-atribut antara lain seperti jaket, back drop, bendera, dan mars Partai Demokrat serta hal lainya.
Atas dasar hal tersebut, mereka kemudian mengajukan permohonan pengesahan pada Menkumham RI.
Kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 Menkumham RI menolak permohonan pengesahan yang diajukan Moeldoko Cs.
3. Meskipun permohonan pengesahan yang diajukan mereka telah ditolak oleh Menkumham RI, namun masih tetap berbicara, membuat pernyataan, menunjukkan sikap atau melakukan tindakan yang mengatasnamakan Partai Demokrat yang sah dihadapan media dan masyarakat luas.
Perbuatan mereka tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan UU, AD/ART Partai Demokrat, dan bertentangan dengan Surat Keputusan Menkumham RI.
4. Oleh karena itu kami (DPP Partai Demokrat) menegur mereka untuk menghentikan segala bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud, dengan seketika, sejak somasi ini disampaikan.
"Apabila Para Tersomir (kubu Moeldoko) masih saja menggunakan atribut, berbicara, membuat pernyataan, menunjukkan sikap atau melakukan tindakan yang mengatasnamakan Partai Demokrat yang sah, maka kami akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan segala upaya hukum," kata Herzaky Mahendra Putra kepada Pikiran-Rakyat.com dalam keterangannya, Senin, 19 April 2021.
Komentar kubu Moeldoko
Juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad menyampaikan, somasi terbuka yang dilayangkan kubu AHY tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum.
Pasalnya kata dia, sengketa Partai Demokrat saat ini masih berlangsung, bahkan belum memiliki keputusan inkracht dari pengadilan.
Karena itu, menurutnya kedua belah pihak, baik Moeldoko dan AHY saat ini memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
"Bagaimana pula ceritanya para pihak yang sedang bersengketa dan belum mendapatkan keputusan inkracht pengadilan, sudah main klaim," kata Muhammad Rahmad.***
Artikel ini telah tayang di pikiran-rakyat.com berjudul: Kubu AHY ke Moeldoko Cs: Bila Masih Pakai Atribut Demokrat, Kami Akan Ambil Tindakan Tegas
