Network
POTENSI BISNIS - Konflik internal Partai Demokrat yang berujung pada Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 5 Februari 2021.
KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang tersebut memenangkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan menetapkan Marzuki Alie yang merupakan mantan Ketua DPR RI sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Selain itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dinyatakan demisioner.
Baca Juga: Insiden Pesawat Batik Air ID-6803, Eksekutif GM Bandara Sultan Thaha: Tidak Ada Korban Jiwa
Jauh sebelum KLB Deli Serdang, Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, ada upaya gerakan politik yang ingin merebut secara paksa (kudeta) kepemimpinan Partai Demokrat.
AHY telah lama menuding terdapat aktor-aktor yang ingin melakukan kudeta Partai Demokrat. Meski demikian ia tidak menjelaskan identitas dari aktor-aktor tersebut.
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin menyoroti peran Istana dalam kudeta Partai Demokrat.
Baca Juga: Paling Dinanti, Kolaborasi Bruno Mars dan Anderson Obati Kerinduan Penggemar
Ujang menuding dalam Konferensi Luar Biasa tersebut ada keterlibatan dari pihak istana.
Pasalnya posisi Partai Demokrat saat ini berapa di oposisi atau non pemerintah.
"kita melihat kejadian Demokrat ini adalah bagian daripada skenario menghancurkan lawan-lawan politik yang diluar pemerintahan, dan itu menjadi biasa dalam politik hal ini terjadi," ujar Ujang Komarudin.
Baca Juga: Aktor Cilik Moon Woo Jin Beranjak Remaja, Inilah Peran-Peran Masa Kecil yang Pernah Dimainkan
Sejumlah pihak yang diuntungkan dalam kudeta Partai Demokrat tidak lain adalah Istana dan Moeldoko itu sendiri. Namun Istana menutup mata terkait kudeta Demokrat.
"Kalau kita bicara objektif begitu ya, istana membiarkan KLB terjadi artinya istana tahu sama tahu," katanya.
Lebih jauh lagi ujang menilai, sebenarnya Istana dalam hal ini Presiden Joko Widodo bisa saja menghentikan langkah Moeldoko sehingga kudeta tidak akan mungkin terjadi.
"Beda hal jika pak Jokowi melarang pak Moeldoko itu tidak akan terjadi KLB. Ini kan seolah-olah pak Jokowi membiarkan akhirnya pak Moeldoko menjadi-jadi untuk melakukan kudeta itu," lanjutnya.***
