Network
Militer juga mendakwa Aung San Suu Kyi melakukan tindakan melanggar hukun dengan mengimpor hand talky secara ilegal.
Sebagaimana dilaporkan Reuters, dalam pidatonya yang menyinggung soal Kudeta Militer Myanmar, Presiden AS Joe Biden antara lain mengatakan, tak pernah diragukan lagi bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi, militer tak boleh membatalkan hasil Pemilu.
Baca Juga: AFC Tunda Gelaran Kualifikasi Piala Dunia 2022, Bagaimana Nasib Indonesia
Seperti dikabarkan sebelumnya, pascaperistiwa Kudeta Militer Myanmar, ribuan orang turun ke jalan di Yangon mengecam tindakan tersebut.
Selain itu, ribuan orang tersebut juga menuntut pembebasan pemimpin terpilih Myanmar, Aung San Suu Kyi.
Aksi yang dilakukan itu merupakan demonstrasi pertama yang berlangsung di jalanan sejak para jenderal merebut kekuasaan pada Senin, 1 Februari 2021.
Baca Juga: Liverpool vs Man City, Ini Alasan Pep Guardiola Percaya Diri Benamkan The Reds di Laga Malam Nanti
"Kami kehilangan kebebasan, keadilan, dan sangat membutuhkan demokrasi," tulis seorang pengguna Twitter, dilansir dari ANTARA. Seraya mengunggah cuitan tambahannya, 'Tolong dengarkan suara Myanmar'.
Tak hanya itu, mereka pun mendesak Militer membebaskan Aung San Suu Kyi sang peraih Nobel Perdamaian.
Kemudian para pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinannya, yang telah ditahan sejak kudeta pada Senin lalu.
