Network
POTENSIBISNIS – Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa halal untuk vaksin Sinovac.
Padahal, vaksinasi Covid-19 segera dilaksanakan, yaitu pada 13 Januari 2021 yang secara serentak di 34 provinsi di Indonesia.
Beberapa waktu lalu vaksin Sinovac sudah berada di Indonesia dan langsung dilakukan uji klinis di Bio Farma Bandung.
Baca Juga: Ini Daftar Bantuan Sosial dari Pemerintah yang Sudah Resmi Diluncurkan Jokowi pada 2021
Meskipun kini vaksin sudah tersedia untuk segera mencegah meluasnya wabah Covid-19.
Namun untuk memulai vaksinasi masih memerlukan sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Selain itu juga karena mayoritas pemeluk agama di Indonesia adalah muslim, maka fatwa halal dari MUI pun sangat diperlukan.
Baca Juga: UPDATE: Sebaran Covid-19 Indonesia per 6 Januari 2021, Persentase Kesembuhan Meningkat
Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi menjelaskan, bahwa selain fatwa MUI dalam sertifikasi vaksin juga melibatkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Sebenarnya pemerintah dan MUI sudah bersepakat untuk mendistribusikan vaksin Sinovac guna penanganan pandemi Covid-19 ke publik.
"Masalah izin dan fatwa halal ini sudah ada kesepakatannya," kata Masduki Baidlowi saat konferensi pers penyampaian pernyataan Maruf Amin di Istana Wapres Jakarta, Rabu, 6 Januari 2021. Dikutip Potensibisnis.com dari PMJNews.
Baca Juga: Masih Pakai Face Shield Tanpa Masker? Dokter Tompi: Gak ada Gunanya
Menurut Masduki, harapan dari Wakil Presiden Maruf Amin ialah sertifikasi dapat segera dikeluarkan sebelum dilaksanakanya vaksinasi.
"Keputusan dihasilkan kesepakatan, terkait pendistribusian dan penggunaan vaksin Sinovac yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Wapres berharap sertifikasi bisa tuntas sebelum 13 Januari 2021," kata Masduki.
Masduki menyampaikan bahwa, Maruf Amin meyakini MUI dan BPOM adalah kunci terdistribusinya vaksin dengan aman karena terjamin mutunya, dan vaksinasi dapat dilakukan merata.
Baca Juga: Kontrak Berakhir dengan JYP Entertaiment, Yugyeom dan Jinyoung GOT7 akan Pindah ke Label Lain
"Wilayah kita kan kepulauan. Jadi harus dilakukan sejak awal, uji lapangan tuntas, tapi memang masih harus nunggu," kata Masduki.
Diketahui menurut Jokowi keberhasilan dalam menangani penanganan pandemi Covid-19 akan menjadi penentu untuk pulih dan bangkitnya Indonesia, untuk itu pemerintah memiliki strategi dalam menangani pandemi ini.
"Pertama strategi kita dalam menangani pandemi ini tetap sama yaitu, pertama urusan penanganan kesehatan, kedua masalah perlindungan sosial, ketiga berkaitan dengan masalah pemulihan ekonomi," kata Jokowi.
Jokowi meyakini bahwa kunci dari pulihnya perekonomian Indonesia saat ini adalah dengan menghentikan pandemi Covid-19.
“Kunci bagi pemulihan ekonomi kuncinya adalah bagaimana kita bisa berusaha keras, bekerja keras, dalam rangka bisa menghentikan dan mengendalikan Covid-19,” katanya Dikutip Potensibisnis.com dari Setkab
Jokowi meminta para kepala daerah untuk melakukan pengecekan dan mengontrol persiapan pelaksanaan vaksinasi tersebut dan terus menyosialisasikan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).
Jokowi mengatakan hasil survei mengindikasikan adanya penurunan motivasi untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Kita betul-betul harus kerja keras, kerja mati-matian agar 3T, 3M itu betul-betul bisa kita lakukan di lapangan, sekali lagi di lapangan. Saya minta para gubernur agar menggencarkan kembali masalah yang berkaitan dengan kedisplinan prokes," katanya.***
