Network
Oleh sebab itu, Ridwan Kamil menyesalkan atas penegakan hukum terutama yang diperiksa oleh kepolisian hanyalah kepala daerahnya saja, terutama Gubernur Jawa Barat.
Menurutnya, pihak lain juga berkontribusi terhadap kasus kerumunan yang diduga melanggar aturan protokol kesehatan di tengah Covid-19 ini, bukan hanya Kepala Daerah saja.
Selain itu, Ridwan Kamil juga mempertanyakan keadilan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, terutama dalam pemanggilan pejabat daerah di wilayah kerja Bandara Soekarno Hatta Tanggerang, Provinsi Banten untuk dimintai keterangan.
"Kalau Gubernur Jawa Barat diperiksa, DKI diperiksa, kenapa peristiwa di Bandara tidak diperiksa? berarti seharusnya, Bupati dan Gubernur di wilayah itu juga diperiksa harusnya, mengalami perlakukan hukum yang sama seperti yang saya alami sebagai warga yang baik 'kan begitu," ujarnya.
Tanggapan Politisi Nasdem
Menanggapi polemik yang terjadi, Wakil Ketua Komisi III DPRI RI Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni sebut Ridwan Kamil terlalu menyalahkan Menko Polhukam, Mahfud MD.
Sahroni menilai bahwa pernyataan Ridwan Kamil tidak tepat, karena sebelumnya Mahfud MD sempat mengingatkan masa yang melakukan penjemputan agar tertib dan penuhi protokol kesehatan.
"Anggapan yang menyebut Mahfud MD adalah penyebab dari kerumunan ini, ya kurang tepat, karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam kalau ditanya boleh atau tidak jemput, ya pasti boleh, tapi harus tertib," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 16 Desember 2020 sebagaimana dikutip PotensiBisnis.com dari Antara.
Politisi Partai Nasdem itu menafsirkan bahwa tertib yang dimaksudkan oleh Mahfud MD adalah melapor kepada pihak kepolisian untuk kemudian mendapatkan surat izin, namun hal tersebut tidak dipenuhi.
Baca Juga: Ceritakan Mimpi, Haikal Hassan Dilaporkan, Begini Menurut Pandangan Islam
