Network
POTENSIBISNIS – Menteri Sosial Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi bansos Covid-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Diketahui Juliari adalah salah satu kader dari PDI Perjuangan. Bukan hanya sebagai anggota, namun punya jabatan, yakni, Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan sejak 2010-sekarang.
Tak hanya Juliari, ada beberapa kader lainnya yang juga berurusan dengan lembaga anti rasuah tersebut. Mereka adalah Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo, dan juga Wali Kota Cimahi Ajay Priatna.
Baca Juga: Jadwal Piala AFF Sudah Keluar, Ini Langkah Timnas Indonesia U-19
Dikutip Potensibisnis.com dari Antara News, menanggapi hal ini DPP PDI Perjuangan mengatakan mereka akan menghormati proses hukum atas kasus dugaan korupsi yang menyeret kader-kadernya tersebut.
"Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Siapa pun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dalam pernyataannya, di Jakarta, Minggu 6 Desember 2020.
Hasto menegaskan PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya berbagai langkah pemberantasan korupsi, termasuk dalam bentuk operasi tangkap tangan (OTT) yang secara simultan dilakukan oleh KPK.
Baca Juga: 3 Manfaat Gerakan Shalat untuk Kesehatan Fisik dan Mental, Muslim Wajib Tahu!
Hal tersebut diungkapkan Hasto dengan tegas, karena menurutnya PDI Perjuangan secara terus menerus mengingatkan para kader-nya untuk selalu menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaan, apalagi melakukan korupsi.
