POTENSI BISNIS - Gelombang penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja hari ini Selasa 13 Oktober 2020 dilakukan oleh sejumlah ormas Islam dan Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI).
Sebelumnya, hal yang sama dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa dan buruh pasca disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 5 Oktober lalau.
Penolakan UU tersebut dilakukan secara berturut-turut selama 3 mulai dari 6-8 Oktober 2020.
Baca Juga: Syahganda Nainggolan Ditangkap Pihak Kepolisian Usai Sindir Prabowo Subianto di Sosial Media
Hari ini sejumlah ormas Islam bersama ANAK NKRI akan mengepung Istana Negara, di mana tempat tersebut merupakan kantor dari Presiden RI Jokowi.
Aksi 1310 mulai seperti dikabarkan PotensiBisnis.com sebelumnya, akan bermula dari Patung Kuda, Jakarta dan bergerak menuju Istana Presiden pada Selasa siang ini.
Adapun ketiga ormas tersebut yang merupakan bagian dari ANAK NKRI di antaranya Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.
Baca Juga: Sahrul Gunawan Terkejut Dikabarkan Meninggal Dunia, Ternyata Begini Sebenarnya
Sebelumnya pun, Novel Bamukmin selaku Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 telah mengkonfirmasi akan menggelar aksi 1310.
"Benar," kata Novel kepada wartawan, Minggu 11 Oktober 2020.
Tak hanya itu, selebaran seruan Aksi 1310 beredar di media sosial, dalam foto poster tersebut tertulis "Aksi 1310 dan Aksi tolak UU Ciptaker atau Cilaka".
Baca Juga: KBI Ungkap 12 Aktor Dibalik Lahirnya UU Ciptaker: Disebut Puan Maharani hingga Airlangga Hartarto
Demonstrasi yang akan dimulai pukul 13.00 itu membawa tiga tuntutan, yang pertama mengenai penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja untuk menyelamatkan NKRI dan para buruh.
Tuntutan kedua adalah mengenai menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIB), dan ketiga pembubaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Lalu yang terakhir menuntut pemerintah melakukan ganyang kelompok Cina komunis, yang ditengarai menjadi dalang, ‘Jangan pulang sebelum UU Ciptaker tumbang’ bunyi himbauan dalam poster tersebut.
Baca Juga: Lintang Kemukus Muncul di Langit Tuban, BMKG: Jika Bintang Berekor Masuk Bumi akan Terjadi Kerusakan
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Damai Hari Lubis dan Komandan Lapangan, Abdul Qodir Akan mengimbau para massa aksi 1310 untuk tidak pulang sebelum Omnibus Law UU Cipta Kerja tumbang atau dibatalkan oleh Presiden.
"kami meminta agar Jokowi mengeluarkan perppu pembatalan UU Omnibus Law karena cacat hukum karena diduga hanya baru draf saja tapi sudah disahkan," ujarnya.
Jika nantinya Presiden Jokowi menolak tuntutan tersebut dan Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak juga dibatalkan, maka dikatakannya Jokowi wajib mengundurkan diri bersama dengan para oknum anggota DPR yang terlibat dalam pengesahan tersebut.
Baca Juga: Akhirnya 'Ngaku', Inilah Tokoh yang Bayar Sebagian Pendemo Undang Undang Omnibus Law, Bukan SBY
Sebagaimana dikabarkan fixindonesia.pikiran-rakyat.com pada artikel berjudul, "Demo Besar-Besaran 13 Oktober, ANAK NKRI: Tolak UU Cipta Kerja atau Jokowi dan DPR Mundur!".
Mengenai apakah demonstrasi tersebut sudah mendapatkan izin, Novel tak menjawabnya, dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus juga belum merespon apakah demonstrasi tersebut telah mengantongi izin dari kepolisian.***(Sabrima Mulia P/FixIndonesia)