POTENSI BISNIS - Kementerian Keuangan menerangkan tiga strategi supaya Indonesia terhindar dari resesi, yaitu akselerasi eksekusi Program Pemulihan Ekonomi Nasional, memperkuat konsumsi pemerintah, dan konsumsi masyarakat.
Dalam pemaparannya, akselerasi eksekusi program PEN dilakukan dengan mempercepat penyerapan, dan ketepatan sasaran yang terus diperbaiki pada penyaluran berikutnya untuk program yang ada, serta sudah memiliki alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA).
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu Budiarso menguraikan, hingga 26 Agustus 2020 realisasi penyerapan PEN mencapai Rp192,53 triliun atau 27,7 persen dari pagu anggaran mencapai Rp695,2 triliun.
Baca Juga: CPNS Siapkan Diri untuk Tes SKB akan di Mulai 1 September 2020
"Maka mengoptimalkan peran belanja pemerintah menjadi penting untuk menstimulus roda ekonomi," kata Budiarso di Komisi VI DPR RI pada Senin 31 Agustus 2020.
Sedangkan, dari total pagu anggaran itu sebanyak Rp145,34 triliun belum masuk DIPA, sisanya yakni sebesar Rp393,34 triliun sudah masuk DIPA, dan tanpa DIPA sekitar Rp156 triliun ialah insentif perpajakan.
Kemudian program usulan baru yang tidak didukung data valid, dan membutuhkan perubahan regulasi yang rumit dialihkan untuk penguatan program yang sudah ada.
Maka, kata dia, untuk memperkuat konsumsi pemerintah perlu didorong penguatan belanja pegawai sebagai instrumen pendorong pertumbuhan di antaranya percepatan pencairan gaji ke-13.
Baca Juga: Ditargetkan 3 Juta Pegawai Terima BLT Rp600 Ribu Tahap Kedua, Yakin Tak Mau Cek Dulu Nama Anda?
Selain itu, menurutnya, percepatan belanja barang untuk mendukung pola kerja baru seperti kerja dari rumah atau WFH.
Belanja barang yang sulit dicairkan direlokasi untuk mendukung digitalisasi birokrasi. Sebagaimana dilansir PotensiBisnis.com dari ANTARA.
Sedangkan belanja modal yang sulit dieksekusi, tambahnya, perlu direlokasi untuk pecairan lebih cepat mendukung insfratruktur digitalisasi layanan publik dan relaksasi kebijakan pengadaan barang dan jasa.
Sementara itu, masih kata Budiarso, untuk memperkuat konsumsi masyarakat perlu dilakukan skselerasi belanja bantuan sosial dengan modifikasi belanja perlindungan sosial, yakni besaran dinaikkan, frekuensi ditambah, dan periode diperpanjang.
Baca Juga: Berikut Ini 9 Tempat Wisata Pemandian Air Panas Sangat Cocok untuk Relaksasi, Yakin Tak Mau Coba?
Kemudian dapat dilakukan melalui penambahan indeks program perlindungan sosial, yang bisa dilaksanakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, hingga Bansos Tunai.
Adapun mengenai program perlindungan sosial yang saat ini sedang dilaksanakan pemerintah di antaranya bantuan presiden (Banpres) produktif untuk pelaku UMKM sebesar Rp2,4 juta dengan target sasaran 12 juta pelaku usaha.
Subsidi Gaji bagi pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta perbulan, hingga subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) super mikro dengan total subsidi mencapa 19 persen.***