POTENSI BISNIS - Kondisi perekonomian masyarakat mulai terganggu dengan adanya beberapa langkah ketat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, dalam pencegahan penyebaran Cobvid-19.
Demikian itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya. Dirinya pun menilai pandemi Covid-19, tidak hanya mempengaruhi kesehatan tapi juga kondisi ekonomi masyarakat.
Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB mempengaruhi perekonomian masyarakat Kota Bandung.
Baca Juga: Resep Membuat Sate Kambing Sederhana dan Mudah, Bisa Langsung Dipraktikan
Sebagaimana berita yang telah dimuat galamedia.pikiran-rakyat.com berjudul "Pemerintah harus Perhatikan Aspek Ekonomi, Selain Kesehatan Ditengah Pandemi Covid-19".
"Kita melihat penerapan kebijakan PSBB dan AKB pengaruhi sistem perekonomian warga Kota Bandung. Terlebih lagi, dengan kenaikan harga barang yang disertai penghasilan menurun, menjadi kondisi fatal untuk daya beli masyarakat," kata Edwin di Gedung DPRD Kota Banudng pada Jumat 31 Juli 2020, Jl, Sukabumi, Kota Bandung.
Politisi fraksi Golkar itu mencontohkan penutupan tempat hiburan dalam penerapan AKB. Kebijakan tersebut membuat laju perekonomian para penggiat hiburan terpuruk.
Waktu penutupan yang panjang, kata dia, bahkan hingga berbulan-bulan membuat laju perekonomian semakin berat.
Pasalnya, tingkat kesejahteraan pelaku dan pekerja bisnis hiburan yang kian semakin melemah.
"Kondisi ini, ikut mempengaruhi beberapa indikator penopang ekonomi kota secara menyeluruh. Dengan pendapatan bulanan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menurun menyebabkan harga biaya hidup semakin sulit. Hal ini, jika terus dibiarkan akan menimbulkan gejolak, yang akhirnya memicu keresahan sosial," ujarnya.
Edwin menjelaskan, Pemkot Bandung sebenarnya menyadari dan sepemahaman terkait diizinkannya kembali beroperasi bisnis hiburan. Karena sejauh ini, tidak mengubah kurva dampa penyebaran Covid-19 menjadi lebih landai ataupun menimbulkan klaster baru.
"Jadi opsi yang muncul untuk menanggulangi Covid-19, di bisnis hiburan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat dinilai perlu dilakukan. Mengingat bahwa vaksin untuk virus corona belum ditemukan," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Uung Tanuwidjaja menerangkan, berdasarkan data dari hasil studi banding ke beberapa daerah, dibutuhkan standar penerapan protokol kesehatan yang seragam, ketika tempat hiburan kembali diizinkan untuk beroperasi.
Dirinya menilai populasi penggiat bisnis hiburan di Kota Bandung, sebab jumlahnya cukup besar.
Uung pun mengakuinya, resiko terhadap kesehatan cukup tinggi, namun secara ekonomi akan berpengaruh pada tingkat produktifitas serta biaya perawatan akibat banyaknya yang terdampak.
"Kita tidak menginginkan kondisi ini bertahan lama dan semakin parah ke depannya. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan secara serius dan kebijakan yang tegas dan tepat sasaran dalam menyelesaikan masalah bisnis ini," ucapnya.
Saat ini, Uung melanjutkan, masyarakat sedang berada dalam kondisi yang tidak mudah. Akan tetapi, diharapkan tetap berpikir positif dan optimis sebagai upaya mengatasi penyebaran Covid-19.
"Mungkin dengan adanya wabah ini mendudukkan kita pada posisi yang tidak nyaman, namun dalam setiap penanganan wabah ini selalu ada peluang yang mengikutinya," pungkasnya.***