POTENSI BISNIS - Terkait adanya tawaran jadi Ketua Umum Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), Kepala Staf Presidenan Moeldoko jelaskan alasan tak lapor kepada Presiden Jokowi.
KSP Moeldoko kini mulai buka-bukaan ungkap soal dirinya jadi Ketua Umum Demokrat versi KLB.
Hal tersebut, kemudian disoroti satu di antaranya kader Partai Demokrat Yan Harahap via unggahannya di Twitter.
Baca Juga: Berikut Resep Omelet Jamur Cocok bagi Anak-anak saat Berbuka Puasa
Menurut Yan Harahap, kepada para kader PD ia (Moeldoko) sudah dapat restu Presiden.
"Padahal kepada para kader PD ia menyebut sudah dapat restu. Makanya PD berkirim surat ke Presiden menanyakan hal itu. Akhirnya ngaku," kata Yan Harahap dikutip dari @YanHarahap pada Selasa, 4 Mei 2021.
"Ternyata bohong. Kok ‘pembohong’ dibiarkan ‘bercokol’ di Istana?," sambungnya.
Baca Juga: ASN Nekat Mudik Lebaran 2021, Menpan RB: Bisa Langsung Melaporkan ke Kami
Sebelumnya diberitakan Pikiran-Rakyat.com, dalam konteks KLB Demokrat, mantan Panglima TNI itu pun memandang bila tindakannya sesuai dengan pemahaman yang dia yakini.
Baca Juga: 4 Amalan Malam Lailatul Qadar yang Bisa Dilakukan, Berikut Tanda-tanda dan Keistimewaanya
"Dalam sebuah perbincangan dengan Pak Presiden (Jokowi), beliau pernah mengatakan Pak Moeldoko punya hak politik. Saya mempunyai hak politik untuk melakukan sesuatu yang saya yakini benar," kata Moeldoko dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube tvOneNews.
"Saya pikir nggak ada masalah sepanjang saya seorang profesional yang tidak pernah terganggu dengan pekerjaan saya," sambungnya.
Menurut sepengetahuan Moeldoko, dalam jabatan saat ini (KSP) dirinya telah bekerja dengan baik.
"Hal-hal di luar jangan sampai mengganggu hal-hal yang saya lakukan (di KSP). Dan selama ini saya bekerja oke-oke saja, dan nggak ada masalah," kata dia.
Terkait soal langkah melapor terhadap Jokowi usai dirinya memutuskan menerima tawaran sebagai Ketum Demokrat versi KLB, Moeldoko menyebut ini beda konteksnya.
"Kan nggak boleh kita membebani presiden, kita harus memisahkan kepentingan pribadi dengan institusi, nggak boleh campur aduk gitu," ujarnya.
Lebih lanjut, Moeldoko pun menegaskan bila dirinya tidak sedikit pun ingin mencari jabatan (Ketum Demokrat) itu.
"Kita nggak mau lah nyari-nyari. (Soal saya dipilih) semua (figur) mempunyai bargaining position. Itu bisa menjadi tolak ukur dalam sebuah pilihan-pilihan strategic," katanya.
"Pasti ada sebuah kalkulasi (kenapa memilih saya)," kata Moeldoko menambahkan.***