POTENSIBISNIS – Usai diadakanya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, dikabarkan hingga saat ini belum ada klaster penularan COVID-19.
Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dengan rasa syukur.
"Alhamdulillah belum ada kasus bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster baru," kata Mahfud MD saat konferensi pers seusai acara Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, di Yogyakarta, Senin, 14 Desember 2020.
Baca Juga: Terungkap! Pelaku Ancaman Pembunuhan Kepada Kapolda Metro Jaya Kini Dibekuk Kepolisian
Menko Polhukam Mahfud sempat mendapat berbagai dorongan agar pilkada serentak 2020 tidak dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan, di antaranya potensi munculnya klaster penularan COVID-19.
Bahkan menurutnya, ada yang menghitung dengan menggunakan pemodelan matematis di kampus yang menyebutkan akan ada 3,2 juta orang terpapar COVID-19 jika pilkada tetap dilaksanakan.
"Ternyata sampai hari ini, bayangan yang menakutkan 3,2 juta orang itu, per hari ini, per hari ini, yang terinfeksi di seluruh Indonesia, yang mencakup ada pilkada atau tidak sebanyak 617.830 orang," katanya. Dikutip Potensibisnis.com dari Antara News.
Mahfud pun memberikan sanggahan atas hitungan pemodelan matematis yang disampaikan seseorang padanya. Menurut dia, apabila perkiraan itu diproyeksi ke Januari 2021 atau sampai 15 hari lagi dengan rata-rata yang saat ini sekitar 5.000 orang per hari, jumlahnya tidak akan sampai 3,2 juta orang.
Baca Juga: Kemensos Perluas Akses Dunia Kerja bagi Penyandang Disabilitas Melalui Program Penjangkauan
"Kalau rata-rata sehari 7.000 saja, sekarang rata-rata sehari sudah 5.000 sekian. Itu baru kira-kira, maka jumlahnya 800.000," kata dia.
Meski demikian, Mahfud menyampaikan rasa terima kasihnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan peringatan mengenai potensi risiko penularan COVID-19 sebagai wujud cinta kepada bangsa dan negara.
Sehingga dengan adanya peringatan itu maka pemerintah dan masyarakat semakin berhati-hati, Pemerintah berupaya mengatur protokol kesehatan secara ketat di setiap tahapan pilkada seremtak 2020, di setiap daerah pemilih.
Ada hal laing yang cukup mengejutkan, yaitu persentase partisipasi masyarakat justru meningkat pada tahapan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di masa pandemi COVID-19.
"Alhamdulillah, dulu partisipasi Pilkada Serentak 2015 itu adalah 69 persen, 69,02 persen, dikatakan kalau ada pilkada ini akan turun menjadi 50 paling banyak 55 persen, sekarang naik menjadi 75,83 persen," kata dia.
Baca Juga: Youtube, Google, Gmail Alami Gangguan di Seluruh Dunia
Menurutnya tingkat partisipasi itu, menurut dia, bahkan jauh lebih tinggi dari partisipasi pemilu yang tertinggi di Amerika Serikat yang mencapai 69 persen.
"Kita sekarang melampaui menjadi 75,83 persen. Hampir 7 persen naiknya," kata Mahfud pula.
Sebenarnya diketahui bahwa sebelum Pilkada ini dimulai hasil survey menyebutkan bahwa banyak warga yang antusias dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Hal tersebut ditemukan oleh Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang memperlihatkan 92 persen warga di 270 wilayah Pilkada 2020 akan ikut memilih pada Pilkada serentak 9 Desember.
Namun ada juga warga yang menyatakan untuk tidak ikut memilih. Dikutip Potensibisnis.com dari PMJ News, jumlah warga yang tidak ingin ikut memilih pada Pilkada 2020 nanti ada 8 persen.
Baca Juga: Ustadz Abdul Somad Unggah Video Lam Mahfud MD 'Negara Akan Hancur Pada Saatnya', Maksud UAS?
Temuan itu disampaikan sendiri oleh Direktur Riset SMRC Deni Irvani saat mempresentasikan temuan survei nasional SMRC bertajuk 'Kesiapan Warga Mengikuti Pilkada di Masa Covid-19' secara daring pada Minggu 6 Desember 2020.
"Angka 92 persen didapat dari survei terhadap warga yang mengaku mengetahui di daerahnya akan ada Pilkada pada (Rabu) 9 Desember 2020," kata Deni.***