Network
POTENSI BISNIS - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) digunakan untuk meningkatkan skala bisnis petani dari produksi hingga ke pascapanen.
Hal itu ia sampaikan pasca melaksanakan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference di Jakarta.
"KUR juga perlu didorong agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas, petani mampu membeli, contohnya, rice milling unit (mesin penggiling padi) yang bisa dikerjakan langsung ataupun juga bisa dibuatkan ekosistem petani dan nelayan," kata Airlangga dalam konferensi pers daring usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, pada Selasa 6 Oktober 2020.
Baca Juga: Tak Hanya Film The Batman, Berikut Daftar Film Warner Bross yang Anggaran Besar Undur Tayang

KUR juga dapat menambah permodalan petani agar memperluas jangkauan pemasaran produk pertaniannya.
Peningkatan skala bisnis petani merupakan tujuan untuk pembentukan kegiatan ekonomi seperti korporasi oleh para petani.
Airlangga juga mengatakan, KUR juga dapat menambah permodalan petani agar memperluas jangkauan pemasaran produk pertaniannya.
Baca Juga: Fenomena Langka Hari ini, Planet Mars Lebih Dekat dengan Bumi Bisa Diamati Tanpa Teleskop
Petani juga dianjurkan untuk memanfaatkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan rintisan (start up) untuk memasarkan produknya.
"Disambungkan atau di-link ke perusahaan teknologi seperti Sayurbox atau Tanihub," ujarnya.
Perusahaan-perusahaan penyalur pembiayaan bagi petani seperti PT Permodalan Nasional Madani (Persero), kata Airlangga, juga perlu melakukan pembinaan, selain menyalurkan kredit murah.
"Seperti terkait model rice milling unit di Demak, Jawa Tengah, untuk beras. Diharapkan 1-2 contoh ini bisa ditiru di daerah lain," kata Airlangga.
Baca Juga: Selasa 6 Oktober 2020 Buruh Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, GOBSI: Banyak yang Di PHK Tanpa Haknya
Dalam ratas itu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa model bisnis korporasi petani dan nelayan di lapangan belum berjalan optimal, sehingga jajaran kementerian perlu fokus membangun 1-2 model bisnis korporasi petani dan nelayan di satu provinsi untuk selanjutnya dicontoh provinsi lain.
"Saya melihat implementasi model korporasi petani dan nelayan belum berjalan optimal di lapangan," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dilansir ANTARA.
Menurut Presiden, pembentukan model bisnis korporasi bagi petani dan nelayan ini untuk meningkatkan taraf hidup petani dan nelayan dan tentu saja untuk mewujudkan transformasi ekonomi.***
