Network
POTENSI BISNIS - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komaruddin Watubun mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi dianggap sebagai kader PDIP.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi memberikan tidak memberikan jawaban yang santai.
Usai menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2024, Jokowi dengan santai menyatakan, "Ya, terima kasih," kata Jokowi sambil tersenyum kala memberikan keterangan pers di ICE BSD, Tangerang, Rabu, 24 April 2024.
Baca Juga: Prabowo Subianto Mengungkap Arti Senyum Berat Mas Anies dan Cak Imin
Jokowi memilih untuk tidak banyak berkomentar lebih lanjut mengenai statusnya dan hubungannya dengan elit PDIP, langsung meninggalkan lokasi wawancara setelah menyampaikan ungkapan terima kasihnya.
Berbeda Sikap Politik
Komaruddin Watubun menegaskan bahwa Gibran sudah tidak lagi dianggap sebagai kader PDIP sejak ia menjadi kontestan Pilpres 2024.
"Gibran itu sudah bukan kader partai lagi sejak dia ambil putusan (jadi cawapres)," ujarnya di Kantor DPP PDIP Jakarta Pusat, Senin, 22 April 2024.
Status yang sama juga berlaku bagi Jokowi, sejak ia mengambil sikap politik yang berbeda dengan partai yang sebelumnya telah mengusungnya ke Istana.
"Orang sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang masih bagian dari PDIP? Yang benar saja," kata Komaruddin.
Tidak Hanya Soal KTA
Saat ditanya mengenai status keanggotaan Presiden Joko Widodo di PDIP, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa menjadi kader lebih dari sekadar memiliki kartu tanda anggota (KTA), melainkan melibatkan keselarasan sikap dengan pandangan partai.
"Sebagai kader ini kan punya tanggung jawab di dalam menjaga kemurnian suara rakyat. Sehingga, kader ini bukan dalam bentuk KTP, dalam bentuk KTA, kader ini adalah perilaku satunya aspek-aspek ideologis, kemudian platform yang diperjuangkan, dan juga sikap-sikap politik itu harus dilihat," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin, 19 Februari 2024.
Baca Juga: Sah! Prabowo-Gibran Resmi Jadi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029
Hasto juga menyebut rencana TPN Ganjar-Mahfud yang akan menggugat dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Saat ini, TPN telah membentuk tim khusus dari berbagai bidang seperti hukum, demografi, dan investigasi forensik.
“Maka, bagi PDI Perjuangan sebagaimana menjadi arahan para ketua umum yang mendukung Pak Ganjar-Mahfud bahwa dibentuk tim khusus dan demokrasi yang menghadapi ancaman ini harus disikapi secara serius,” ujarnya.
Hasto menegaskan bahwa PDIP bersama dengan elit partai koalisi lainnya tidak akan membiarkan kecurangan dalam pemilu merusak nilai-nilai demokrasi yang telah mereka jaga selama hampir satu dekade terakhir.
“Maka tim khusus dengan leading sector tim hukum itu menunjukkan keseriusan kami di dalam mengawal proses demokrasi,” kata Hasto.***
