Network
POTENSI BISNIS - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut posisi direksi kebanyakan diisi oleh orang-orang titipan dari kementerian.
Hal itu lansung direspon oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, bahwa Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait komisaris perusahaan pelat merah merupakan penugasan dari kementerian.
"Soal komisaris di BUMN, ya semua berasal dari kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita, kan dari kementerian BUMN. Sementara yang lain kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN, penugasannya dari kementerian BUMN, gitu lho," kata Arya, di Jakarta, Rabu 16 September 2020.
Baca Juga: Hingga Saat Ini Arab Saudi Masih Menutup Pintu bagi Jemaah Umrah
Baca Juga: Kominfo Resmi Blokir Ponsel yang IMEI Tidak Terdaftar Resmi alias BM
Sebelumnya, dalam video yang diunggah akun YouTube POIN, Ahok mengatakan bahwa para direksi Pertamina ada yang bermain dengan melobi menteri-menteri.
Namun sayangnya, Ahok tidak merinci direksi mana dan siapa menteri yang disebutkan. Sebagaimana dilansir PotensiBisnis.com dari Wartaekonomi.
Bahkan, Ahok juga menyebut pergantian direksi di perusahaan dilakukan tanpa melalui komunikasi dengannya sebagai komisaris.
Baca Juga: Pengusaha Jasa Kontruksi di Jabar dapat Angin Segar Melalui Permen PUPR No 14/2020
Baca Juga: Ekonom indef Sebut Kelonggaran Batasan Kredit Bermasalah Bila Covid-19 Masih Berdampak
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, makanya saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobinya ke Menteri, karena yang menentukan Menteri. Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian," kata Ahok.
"Kementerian BUMN harusnya sudah dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation, semacam Temasek. Persoalannya Presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang," tambah Ahok.***
