Network
POTENSI BISNIS - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, saat ini koruptor tengah bersatu untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka disebut Mahfud bersatu karena dendam dan takut korupsi yang dilakukannya terbongkar.
Hal ini disampaikan Mahfud MD dalam dialog Menko Polhukam bertema Perkembangan Situasi Aktual Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditayangkan di YouTube Universitas Gadjah Mada, Minggu, 6 Juni 2021.
Secara pribadi maupun bagian dari pemerintah, Mahfud MD menegaskan dirinya berada di posisi yang mendukung komisi antirasuah.
Ia berbeda dengan para koruptor yang dendam pada KPK dan berupaya untuk melemahkan lembaga ini dengan cara apa pun.
"Mungkin koruptor-koruptor benar yang dendam, koruptor yang belum ketahuan tapi takut ketahuan ini sekarang bersatu hantam itu," kata Mahfud dalam acara tersebut seperti dikutip PotensiBisnis.com dari kanal YouTube Universitas Gadjah Mada, 6 Juni 2021.
Lebih lanjut, Mahfud menegaskan pelemahan yang dialami oleh KPK bukan kesalahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Mahfud, Jokowi sudah berkali-kali berupaya menghentikan pelemahan ini salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) setelah revisi UU KPK.
Hanya saja, upaya ini gagal karena ditentang DPR RI dan partai politik.
"Ketika Presiden mengeluarkan Perpu untuk undang-undang itu kan hantam kanan kiri. Bahwa DPR tidak setuju, partainya tidak setuju," kata Mahfud.
"Bagaimana kalau mengeluarkan perppu lalu ditolak. artinya permainan itu tidak mudah," tambahnya.
Dia juga menyinggung, para pegawai yang disingkirkan ini termasuk penyidik KPK Novel Baswedan adalah orang baik.
Apalagi, dia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Novel sejak dirinya menjabat sebagai Ketua MK.
Hanya saja, mereka yang dianggap baik ini belum tentu mendapat penilaian serupa dari orang lain.
Bahkan, dia menyinggung adanya anggapan dari sejumlah pihak jika Novel Baswedan berpolitik.
"Banyak orang yang menganggap Novel Baswedan ini politis. Kalau orang partai tertentu dibiarin, sudah ada laporannya dibiarin yang ditembak partai-partai ini saja, misalnya. ada orang yang bilang begitu," kata Mahfud.
Mahfud kini mengaku tidak bisa berbuat banyak sebagai Menko Polhukam dan bagian pemerintah terkait dengan polemik TWK.
Sebab, keputusan untuk menonaktifkan hingga memecat 51 dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos tes alih status kepegawaian bukan keputusan pemerintah saja tapi juga keputusan dari banyak pihak.
Meski begitu, dia meminta semua pihak tidak ragu atas komitmennya untuk memperkuat komisi antirasuah.
Alasan inilah yang membuat dirinya berharap dari dialog yang digelar, para akademisi bisa memberikan masukan yang terbaik untuk komisi antirasuah ke depan.
"Saya sama dengan masyarakat. Saya mendukung KPK itu harus kuat," pungkasnya.***
