Network
Hanya saja, upaya ini gagal karena ditentang DPR RI dan partai politik.
"Ketika Presiden mengeluarkan Perpu untuk undang-undang itu kan hantam kanan kiri. Bahwa DPR tidak setuju, partainya tidak setuju," kata Mahfud.
"Bagaimana kalau mengeluarkan perppu lalu ditolak. artinya permainan itu tidak mudah," tambahnya.
Dia juga menyinggung, para pegawai yang disingkirkan ini termasuk penyidik KPK Novel Baswedan adalah orang baik.
Apalagi, dia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Novel sejak dirinya menjabat sebagai Ketua MK.
Hanya saja, mereka yang dianggap baik ini belum tentu mendapat penilaian serupa dari orang lain.
Bahkan, dia menyinggung adanya anggapan dari sejumlah pihak jika Novel Baswedan berpolitik.
"Banyak orang yang menganggap Novel Baswedan ini politis. Kalau orang partai tertentu dibiarin, sudah ada laporannya dibiarin yang ditembak partai-partai ini saja, misalnya. ada orang yang bilang begitu," kata Mahfud.
Mahfud kini mengaku tidak bisa berbuat banyak sebagai Menko Polhukam dan bagian pemerintah terkait dengan polemik TWK.
Sebab, keputusan untuk menonaktifkan hingga memecat 51 dari 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos tes alih status kepegawaian bukan keputusan pemerintah saja tapi juga keputusan dari banyak pihak.
