POTENSI BISNIS – Komisi IV DPR RI resmi menolak wacana impor satu juta ton beras.
Hal itu disampaikan melalui Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yaitu Hasan Aminuddin, dimana ia mengatakan jika DPR menolak wacana tersebut karena stok beras Bulog aman hingga bulan juni mendatang.
Dengan adanya wacana impor beras satu juta ton telah merugikan dan meresahkan para petani.
Baca Juga: Aksi Pencegahan Korupsi, Luhut Sebut OTT Buahnya Tak Seperti yang Kita Harapkan
Baca Juga: BPOPM Optimis Produksi Vaksin Merah Putih secara Massal di Akhir 2021
Karena sejak adanya isu tersebut harga beras di Indonesia menjadi turun dan petani menjadi rugi.
“Komisi IV DPR menolak tentang rencana atau isu impor 1 juta ton beras. Saat isu ini digulirkan banyak petani di Negeri ini dirugikan. Karena begitu isu harga beras jadi turun di seluruh Indonesia,” kata Hasan Aminuddin dikutip Potensibisnis.com dari PMJ News pada Selasa, 13 April 2021.
Hasan mengatakan berdasarkan dari penjelasan dari Bulog dan Kementerian Pertanian (Kementan), stok beras masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Satu di Antara Tradisi Ramadhan di Indonesia, Ngabuburit Ketahui Asal-usulnya Berikut
Baca Juga: Love Story The Series Selasa 13 April 2021, Sinopsis: Bahaya, Penyamaran Wilantara Terbongkar
Dijelaskan juga jika sebentar lagi petani akan melakukan panen raya, dianggap akan mencukupi kebutuhan beras.
“Penjelasan dari Bulog dan Kementan, stok beras cukup sampai bulan juni sehingga terakhir Presiden telah meyakinkan dari rekomendasi Komisi IV,” kata Hasan.
Dan rekomendasi tersebut disampaikan kemudian diterima dan pemerintah tidak akan melakukan impor beras.
Baca Juga: 5 Menu Makanan Ini dapat Cegah Rasa Haus saat Berpuasa
“Akhirnya beliau menyampaikan rekomendasi tersebut diterima dan tidak akan melakukan impor beras sampai dengan bulan Juni,” kata Hasan
Lalu Hasan meminta kepada pemerintah agar melakukan kewenangan dengan seimbang antara membeli gabah petani dan penugasan penyaluran Bulog.
Hal tersebut bisa dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan Bulog yang ada selama ini, yang terkait dengan distribusi beras.
“Libatkan Bulog dalam pemberian bantuan nontunai kepada rakyat. Kedua, setiap bansos yang diberikan Kementerian mana pun berasnya beli kepada Bulog,” kata Hasan Aminuddin.