KPK Didesak Massa Demo Selidiki Dugaan Keterlibatan Anies Baswedan dalam Kasus Korupsi

- 6 April 2021, 19:45 WIB
Massa yang mengaku dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) cabang se-Jakarta melakukan aksi demonstrasi mendesak penyelesaian kasus korupsi Sarana Jaya dan GOR Jakarta Utara dengan GuberSejumlah Massa yang mengaku dari HMI MPO berdemo di Balai Kota Jakarta, Selasa, 6 April 2021.
Massa yang mengaku dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) cabang se-Jakarta melakukan aksi demonstrasi mendesak penyelesaian kasus korupsi Sarana Jaya dan GOR Jakarta Utara dengan GuberSejumlah Massa yang mengaku dari HMI MPO berdemo di Balai Kota Jakarta, Selasa, 6 April 2021. /ANTARA/Ricky Prayoga

POTENSI BISNIS – Massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) cabang se-Jakarta melakukan unjuk rasa di Balai Kota Jakarta, Selasa, 6 April 2021.

Unjuk rasa ini dilakukan untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan keterlibatan Anies Baswedah sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam kasus korupsi.

Massa itu membawa berbagai spanduk dan berdemo sekitar pukul 13.00 WIB pada Selasa, 6 April 2021. Mereka menuliskan desakan untuk KPK sebagai lembaga anti korupsi untuk memeriksa Anies dalam kasus pengadaan lahan Sarana Jaya dan pengadaan alat fitnes GOR Jakarta Barat.

Baca Juga: Setahun Masuk DPO, Bos PT BLEM Samin Tan Diciduk KPK

"Kami HMI-MPO cabang se-Jakarta mendesak KPK segera menelusuri Gubernur Anies Baswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp0 dan korupsi pengadaan alat fitnes GOR Jakbar. Kami minta Gubernur Anies bertanggung jawab atas dua kasus itu," ujar Koordinator Aksi Audi Hafiz Basri di sela aksi unjuk rasa, dikutip dari ANTARA.

Selain itu, mereka juga menyampaikan agar KPK segera menyelesaikan dua kasus dugaan korupsi yang menyeret banyak nama, di antaranya Yoory Corneles Pinontoan sebagai Dirut Sarana Jaya, Taufik Gumilar sebagai mantan Sekretaris Dispora DKI Jakarta.

Kemudian Heru Haryanto sebagai mantan Kabid Sapras Dispora DKI, Suwasti mantan Kasubag TUP UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar, dan Marjuk seorang pejabat Pengendali teknis kegiatan pengadaan alat fitnes di UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar.

"Kami HMI-MPO cabang se-Jakarta juga menyatakan segala bentuk perencanaan APBD DKI Jakarta harus transparan dan akuntabel. Apabila tuntutan kami dalam pernyataan sikap ini tidak ditindaklanjuti dan diindahkan, maka kami akan kembali melakukan aksi dengan massa lebih banyak," ujar Audi.

Baca Juga: Menyambut Bulan Ramadhan, Jadikan sebagai Training

Halaman:

Editor: Babah Pram

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah