Network
Di samping itu, Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) atau BRIN juga mengalami masalah dalam ketidakpastian karir peneliti dan perekayasa pada unit organisasi kementerian atau lembaga.
"Iya semua itu karena belum dilakukannya pengundangan Perpres BRIN," kata Azis.
Sehingga menyebabkan rencana integrasi dan pengalihan yang tidak kunjung mendapat kejelasan.
"Jika ini terus dibiarkan, maka BRIN menghadapi risiko akuntabilitas pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas serta pelaksanaan program riset dan inovasi strategis pun juga tidak berjalan optimal," imbuhnya.
Terdapat empat lembaga pemerintah yang sulit untuk dilakukan integrasi di antaranya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).
"Jelas akan mengalami keterlambatan. Baik dalam pengelolaan dana penelitian perguruan tinggi, termasuk pelaksanaan program percepatan riset dan inovasi terutama untuk penanganan pandemik COVID-19," kata Azis.
Baca Juga: Simak! Trik Membuat Iklan Bagi Pengusaha Online Shop
Maka dari itu, Aziz menegaskan dengan adanya tindak lanjut mengenai BRIN, akan sangat bisa mendukung implementasi Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024 termasuk program strategis lainnya.
" Hal itu seperti diseminasi teknologi tepat guna untuk masyarakat berinovasi, program penguatan talenta inovasi, dan difusi teknologi tepat guna untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," ujar Azis.
"Ini problem permasalahan fundamental kelembagaan yang krusial dan mendesak dalam aspek organisasi dan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil. Selain itu akan terjadi stagnasi, ketidakpastian, dan atau pelambatan dalam pengembangan karier, pola karier. Mohon kiranya kementerian benar-benar mempertimbangkan hal ini," katanya.
