Network
Pada dasarnya, sejak era Bu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi pemerintah tak pernah melarang KLB yang dianggap sempalan karena menghormati independensi parpol.
"Jd sejak era Bu Mega, Pak SBY s-d Pak Jokowi ini Pemerintah tdk pernah melarang KLB atau Munaslub yg dianggap sempalan krn menghormati independensi parpol. Risikonya, Pemerintah dituding cuci tangan," kata Mahfud MD dikutip dari cuitannya, @mohmahfudmd pada Sabtu, 7 Maret 2021.
Baca Juga: Andi Arief Singgung Sikap Menko Polhukam Terkait Moeldoko, Mahfud MD: Sama Seperti Pak SBY Dulu
Menurutnya, jika melarang atau mendorong bisa dituding intervensi dan lain sebagai sebagaimana dikabarkan PotensiBisnis.com sebelumnya.
"Tp kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dsb," sambungnya.
Seperti dijelaskan sebelumnya, Mahfud MD bicara soal polemik Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.
Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko Terkait Pengambilan Kekuasaan Partai Demokrat dari AHY
Menurut Mahfud MD, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998, pemerintah tidak bisa melarang ataupun mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Parti Demokrat di Deli Serdang,
Bahkan Mahfud MD juga mencontohkan, soal kejadian di jaman pemerintahan Megawati saat Matori Abdul Jalil mengambil PKB dari Gus Dur.
"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," kata @mohmahfudmd.
