Network
POTENSIBISNIS – Terkait isu yang beredar mengenai keterkaitanya dalam kudeta Partai Demokrat, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) langsung menyampaikan bantahan.
Dia merasa tidak pernah memberi restu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk mengambil kepemimpinan Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
Bantahan tersebut dituangkan Mahfud MD melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, pada 2 Februari 2021. Menurutnya hal tersebut adalah isu yang aneh.
Baca Juga: Bongkar Sosok Andin, Arya Saloka : Dimana Ada Orang Kaya Gini?
“Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB,” kata Mahfud MD.
Mahfud menyatakan dirinya tidak pernah melakukan hal tersebut, bahkan terpikir untuk melakukan pun tidak pernah.
“Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui,” katanya.
Menurutnya, di era demokrasi sekarang ini, kudeta partai yang diisukan adalah hal yang sulit dipercaya.
“Di era demokrasi yg sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti Partai Demokrat bisa dikudeta seperti itu,” kata Mahfud.
Di era demokrasi yg sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat spt skrng ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar spt PD bs dikudeta spt itu. Jabatan menko tentu tak bs digunakan dan pasti tdk laku untuk memberi restu. Yg penting internal PD sendiri solid.— Mahfud MD (@mohmahfudmd) February 2, 2021
Mahfud juga menambahkan, yang terpenting dalam hal ini adalah internal dari Partai Demokrat yang harus solid.
Baca Juga: Sinopsis Film Three Days to Kill Kisah Agen Rahasia Tayang di Bioskop Trans TV Malam Ini
“Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal Partai Demokrat sendiri solid,” katannya.
Sebelumnya, Moeldoko menyatakan bahwa ini hanya lah urusannya, dan tidak ada keterkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau pun Istana.
"Jadi itu urusan saya. Moeldoko ini, bukan selaku KSP. Moeldoko," kata Moeldoko pada Senin 1 Februari 2021, sebagaimana dikabarkan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya.
Baca Juga: Rugikan Negara Capai Rp23,7 Triliun, Begini Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Namun, ucapan Moeldoko tersebut dikritik oleh politisi Partai Demokrat, Rachlan Nashidik karena dianggap tidak konsisten.
Menurut Rachlan, Moeldoko sempat menyatakan tindakanya di Partai Demokrat sudah direstui oleh sejumlah pejabat Istana.
Hal tersebut Rachland Nashidik tuangkan melalui cuitan di akun Twitternya @RachlanNashidik, pada 1 Februari 2021.
“KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam @mohmahfudmd, bahkan ‘Pak Lurah’ merestui,” katanya
Dia pun meminta, para pejabat tersebut untuk angkat biacara, bahkan dia pun sempat me-mention langsung akun Twitter Mahfud MD.
“Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu ‘Pak Lurah?’,” katanya.
Atas klarifikasi yang diberikan oleh Mahfud MD, Rachlan Nashidik pun mengucapkan terima kasih.
“Terimakasih atas klarifikasi ini, Senior,” tulis Rachlan dalam akun Twitternya pada 2 Februari 2021.***
