“Di era demokrasi yg sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti Partai Demokrat bisa dikudeta seperti itu,” kata Mahfud.
Di era demokrasi yg sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat spt skrng ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar spt PD bs dikudeta spt itu. Jabatan menko tentu tak bs digunakan dan pasti tdk laku untuk memberi restu. Yg penting internal PD sendiri solid.— Mahfud MD (@mohmahfudmd) February 2, 2021
Mahfud juga menambahkan, yang terpenting dalam hal ini adalah internal dari Partai Demokrat yang harus solid.
Baca Juga: Sinopsis Film Three Days to Kill Kisah Agen Rahasia Tayang di Bioskop Trans TV Malam Ini
“Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal Partai Demokrat sendiri solid,” katannya.
Sebelumnya, Moeldoko menyatakan bahwa ini hanya lah urusannya, dan tidak ada keterkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau pun Istana.
"Jadi itu urusan saya. Moeldoko ini, bukan selaku KSP. Moeldoko," kata Moeldoko pada Senin 1 Februari 2021, sebagaimana dikabarkan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya.
Baca Juga: Rugikan Negara Capai Rp23,7 Triliun, Begini Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Asabri
Namun, ucapan Moeldoko tersebut dikritik oleh politisi Partai Demokrat, Rachlan Nashidik karena dianggap tidak konsisten.
Menurut Rachlan, Moeldoko sempat menyatakan tindakanya di Partai Demokrat sudah direstui oleh sejumlah pejabat Istana.
Hal tersebut Rachland Nashidik tuangkan melalui cuitan di akun Twitternya @RachlanNashidik, pada 1 Februari 2021.