Network
“Bila perlu istana fasilitasi KPK untuk segera periksa. Lebih baik lagi jika yang bersangkutan serahkan diri ke KPK untuk diperiksa,” lanjutnya.
Menanggapi pernyataan Benny K Harman ini, Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengatakan, bahwa siapa pun yang salah harus segera diperiksa.
“Tidak peduli apakah dia itu seorang pembesar negeri, anak pembesar negeri, atau siapapun, yang penting adalah jenis kejahatannya itu ya luar biasa. Seperti misalnya korupsi sebagai the common enemy sejak kita lahir di era reformasi ini,” ungkap Refly Harun, seperti dikutip PotensiBisnis.com dari kanal Youtube pribadinya Refly Harun.
Baca Juga: KPK Kembali Periksa Tiga Saksi Kasus Korupsi Juliari P Batubara, Ada Perempuan Lagi
Menurut Refly, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah salah satu musuh negara yang paling sulit untuk diselesaikan di Indonesia.
“Terutama korupsinya, cerita tentang korupsi ini sudah kita dapatkan dari masa ke masa, dari presiden ke presiden di era reformasi. Korupsi ini tidak diselesaikan oleh presiden mulai dari presiden Abdurrahman Wahid, kemudian Megawati Soekarnoputri, SBY 10 tahun, dan Jokowi,” ujar dia menambahkan.
Disampaikan oleh Refly Harun, proses hukum harus dilakukan secara adil dengan menyelidiki secara tuntas kasus korupsi dana bansos ini, sebagaimana diberitakan sebelumnya di Depok.PikiranRakyat.com "Elite Demokrat Minta Gibran Serahkan Diri ke KPK, Refly: Memakan Dana Bansos Harus Tanggung Jawab"
“Prinsipnya adalah siapapun yang salah, siapapun yang terlibat, siapapun yang memakan dana bansos ini, dia harus bertanggung jawab. Apalagi dana yang dikorupsi itu luar biasa besarnya, tidak hanya mengalir kepada Juliari Batubara,” kata Refly.
Baca Juga: Tiba-tiba Beri Kabar Duka, Mahfud MD: Beliau Meninggal dalam Keadaan Shalat
Baca Juga: Tiba-tiba Bawa Kabar Duka, Ahmad Riza Patria: Semoga Allah SWT Menempatkan di Surga
