Network
POTENSIBISNIS - Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari menyebutkan, sosok Jokowi dan Prabowo merupakan representasi atau simbol dari pengelompokan di masyarakat Indonesia hingga pada momentum Pilpres 2019 terlahir istilah cebong dan kampret yang bertahan sampai saat ini.
Jika keduanya bergabung, maka diyakini tidak ada lagi dikotomi cebong dan kampret pada Pemilu mendatang.
Baca Juga: Tak Hanya Sajam, Peserta Aksi 1812 juga Membawa Barang Terlarang Ini
"Makanya kemungkinan semacam itu bisa saja terjadi, yaitu demi menjaga stabilitas dan menghindari Pemilu Presiden yang mengerikan, di mana terjadi pembelahan seperti halnya cebong dan kampret di Pilpres 2019," ujar sarjana psikologi UI tersebut
Dikutip PotensiBisnis.com dari berita Pikiranrakyat.bekasi.com berjudul "Muncul Usulan Jokowi Jadi Presiden Bersama Prabowo, Refly Harun: Sekarang Ada Penghulu Kampret Baru", dia meyakini bahwa jika Joko Widodo (Jokowi) maju lagi sebagai presiden 2024 bersama Prabowo Subianto akan menciptakan lingkungan politik yang baik.
Qodari menyampaikan kemungkinan Jokowi maju jadi presiden untuk ketiga kalinya, tetapi kali ini dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Wakil Presidennya.
"Tentu saja hal ini memerlukan amandemen UU Dasar 1945," ucapnya.
Meski begitu, Jokowi telah menegaskan tidak akan mengkhianati janjinya kepada negara karena sudah diatur sesuai amandemen UUD terkait periode masa jabatan maksimal Presiden.
"Skenario tersebut bisa saja terjadi untuk menciptakan stabilitas politik sekaligus menghindari pemilu yang mengerikan seperti pada Pilpres sebelum-sebelumnya yang melahirkan dikotomi Cebong dan Kampret," tambah Qodari.
Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menolak ide dari magister ilmu pemerintahan Essex University Inggris tersebut.
