Network
POTENSIBISNIS - Papua Barat melalui organisasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1 Desember 2020.
Benny Wenda, ditunjuk oleh ULMWP menjadi Presiden sementara Papua Barat.
Belum lama mendeklarasikan kemerdekaannya, Wenda malah mengemis minta dibantu Australia.
Baca Juga: Jadwal Acara TV Hari Ini, 03 Desember 2020 di SCTV, Trans TV, Indosiar, MNCTV, dan RCTI
Benny Wenda berucap, Papua Barat membutuhkan negara Australia untuk membebaskan rakyatnya dari krisis.
Dirinya berharap Australia bisa memainkan peran yang besar untuk kemerdekaan Papua Barat secara utuh.
“Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia [untuk mendukung kami]. Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar." tegas Benny Wenda.
Baca Juga: Karni Ilyas dan Gories Mere Dipanggil Kejaksaan
Benny Wenda bersama ULMWP telah merumuskan konstitusi baru pada 1 Desember 2020, saat provinsi Papua yang direbut oleh Indonesia menyatakan hari kemerdekaannya.
Provinsi Papua dan Papua Barat, yang secara kolektif dikenal oleh para aktivis kemerdekaan sebagai Papua Barat, membentuk wilayah sebelah barat dari pulau New Guinea, berbatasan dengan Papua Nugini di sebelah timur yang sudah merdeka.
Rumah bagi lebih dari 250 suku, Papua Barat mengibarkan bendera "Bintang Kejora" yang sekarang dilarang oleh pemerintah Indonesia, yang telah dinyatakan merdeka dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.
Baca Juga: Karni Ilyas dan Gories Mere Dipanggil Kejaksaan
Militer Indonesia menguasai Papua Barat dalam beberapa bulan setelah deklarasi tersebut. dikutip PotensiBisnis.com dari sbs.com.au, pada Selasa, 1 Desember 2020.
Penguasaan Indonesia atas provinsi Papua telah lama menjadi penyebab utama antara penduduk asli, dengan konflik tingkat rendah dan gerakan kemerdekaan yang membara selama beberapa dekade.
Tapi kerusuhan berbulan-bulan dan kekerasan yang meningkat yang telah meningkat. Kematian baru untuk kemerdekaan, mendorong ULMWP untuk mengumumkan pemerintahan sementara pada hari Selasa, 1 Desember 2020.
Kelompok itu menominasikan pemimpin yang diasingkan Benny Wenda, yang berbasis di Inggris Raya, sebagai presiden sementara.
“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat, ”katanya kepada SBS News.
Benny Wenda mengatakan, dengan pemerintahan sementara Papua Barat berarti provinsi "tidak akan tunduk kepada Indonesia".
“Kami tidak mematuhi aturan dan hukum Indonesia yang diberlakukan pada kami,” ujarnya, sebagaimna diberitakan sebelumnya oleh MantraSukabumi.Pikiran-Rakyat.com "Loh, Baru Saja Deklarasikan Kemerdekaan Papua Barat Benny Wenda Puji Australia, Begini Katanya.
Pemerintah sementara yang dideklarasikan sendiri bertujuan untuk memobilisasi orang Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan, setelah itu akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokrasi yang saat ini tidak dapat dilakukan di bawah pemerintahan Indonesia.
Kemerdekaan akan fokus pada perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak para migran Indonesia yang tinggal di provinsi.
Pengacara Australia Jennifer Robinson, yang menjadi Pengacara Internasional untuk Papua Barat, pernyataan deklarasi tersebut adalah awal dari jalan kemerdekaan Papua Barat.
“Tujuannya adalah mereka akan menjalankan tugas pembantuan mereka sendiri dan pembantuan mereka sendiri di Indonesia,” katanya kepada SBS News.
“Ini adalah awal dari apa yang saya pikir akan menjadi jalan mereka menuju kemerdekaan.”
Ms Robinson mengatakan langkah itu sepenuhnya berada dalam hak internasional ULMWP.
“Sudah umum di seluruh dunia bagi negara-negara untuk membentuk pemerintahan sementara, baik di bawah aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sebagai bagian dari deklarasi kemerdekaan,” jelasnya.
“Apa yang mereka lakukan sejalan dengan hak internasional mereka. Benar dan tepat bahwa mereka mengambil langkah-langkah ini. "
United Liberation Movement for West Papua hanyalah satu dari puluhan kelompok yang mendorong kemerdekaan dari Indonesia.
ULMWP mengatakan bahwa pemerintah sementara masih muda didukung oleh semua kelompok yang menyebut Papua Barat.
Hingga 70 persen orang Papua Barat telah dinyatakan gagal upaya Jakarta untuk memperluas untuk apa yang disebut ketentuan Otonomi Khusus yang pertama kali diperkenalkan ke provinsi-provinsi pada tahun 2001.
Petisi tersebut telah disampaikan kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB oleh ULMWP pada tahun 2019.
Undang-undang Otonomi Khusus, yang akan berakhir tahun depan, harus memberi Papua dan Papua Barat bagian pendapatan yang lebih besar dari sumber daya alam mereka yang kaya, bersama dengan otonomi politik yang lebih besar.
Tetapi pengunjuk rasa pro-kemerdekaan mengatakan undang-undang yang digunakan untuk mendorong gerakan mereka, dan telah gagal memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi orang Papua.***(Enjang Kusnadi/MantraSukabumi.com)
