POTENSI BISNIS - Undang Undang (UU) Cipta Kerja masih hangat diperbincangkan publik. Terkait hal itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ikut menanggapi soal UU Cipta Kerja tersebut.
Moeldoko menilai, UU Cipta Kerja diperlukan masyarakat yang sedang mencari kerja terlebih ketika kondisi tengah pandemi Covid-19 seperti ini.
"Negara ini bukan hanya memikirkan buruh semata. Tapi negara juga memikirkan gimana nasib orang-orang yang saat ini depan mata butuh mendapat pekerjaan. Buruh jadi atensi, tapi di belakang buruh masih banyak orang antri perlu dapat pekerjaan," ujarnya.
Baca Juga: Berikut ini Tanggapan Mahfud MD Soal Aksi Demonstrasi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Hal tersebut disampaikannya dalam salah satu acara televisi, pada hari Selasa 20 Oktober 2020. Sebagaimana dilansir dari laman wartaekonomi.co.id.
Moeldoko menuturkan, dilihat dari animo masyarakat pada Kartu Prakerja, masih banyak pihak yang menganggur dan membutuhkan pekerjaan. Terdapat sekitar 34,2 juta peserta yang sudah mendaftar dalam program tersebut.
Terkait hal itu, ia pun mengaku khawatir lapangan pekerjaan semakin sempit apabila tidak ada perubahan pada regulasi. Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan agar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan lingkungan usaha saat ini.
Baca Juga: 'Utak-atik' Program Pensiun di UU Cipta Kerja, Lalu Apa Istilah Jaminan Kehilangan Pekerjaan?
"Kita sudah tahu persis bahwa berbagai regulasi yang tumpang tindih itu butuh disederhanakan. Masa kita menikmati," jelasnya.
Menurutnya, UU Cipta Kerja ini merupakan suatu perubahan kebijakan menuju arah yang lebih bagus.
"Kita tahu semuanya mengeluh, semua merasakan. Tapi begitu ada perubahan kebijakan untuk menuju arah yang lebih bagus, lho kenapa jadi begini," pungkasnya.***