POTENSI BISNIS - China menyerukan gencatan senjata di Ukraina pada Jumat 24, Februari 2023.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan dia terbuka untuk mempertimbangkan 12 poin yang diajukan oleh Beijing.
Pada peringatan pertama invasi Rusia ke Ukraina, China mendesak kedua belah pihak untuk menyetujui de-eskalasi bertahap.
Baca Juga: Sanksi Baru Amerika ke Rusia: Membekukan Aset Sekutu Presiden Vladimir Putin
Isinya adalah untuk memberikan peringatan terhadap penggunaan senjata nuklir dan mengatakan konflik tidak menguntungkan siapa pun.
"Semua pihak harus tetap rasional dan menahan diri, menghindari mengipasi api dan memperburuk ketegangan, dan mencegah krisis memburuk lebih jauh atau bahkan lepas kendali," kata kementerian China dikutip dari Reuters.
Penasihat senior Presiden Zelensky awalnya mengatakan setiap rencana untuk mengakhiri perang harus menarik pasukan Rusia ke perbatasan di tempat ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991.
Namun, Zelensky sendiri memberikan nada yang lebih terbuka dalam konferensi pers untuk menandai peringatan pertama konflik tersebut.
Baca Juga: Turki Akan Membangun 1,5 Juta Rumah untuk Korban Gempa Bumi Dahsyat yang Menewaskan 45 Ribu Warganya
Sementara itu, Rusia mengungkapkan mengungkapkan jika pihaknya menghargai rencana China dan terbuka untuk mencapai tujuannya melalui cara politik dan diplomatik.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengisyaratkan dia akan melipatgandakan serangan kepada Ukraina. Namun, sekutunya China mengatakan senjata nuklir harus dihindari.
"Senjata nuklir tidak boleh digunakan dan perang nuklir tidak boleh dilakukan," kata kementerian luar negeri China.
Diplomat top China Wang Yi mengunjungi Moskow untuk melakukan pembicaraan minggu ini terkait rencana perdamaian kedua negara tersebut.
Baca Juga: Gegara Ulah Anak Rafael Alun Trisambodo, Masyarakat Enggan Bayar Pajak, Sri Mulyani Bilang Begini
Presiden baru Brazil Luiz Inacio Lula da Silva menekankan perlunya kesepakatan damai yang ditengahi oleh pihak luar.
"Sangat mendesak bagi sekelompok negara yang tidak terlibat dalam konflik memikul tanggung jawab memimpin negosiasi untuk membangun kembali perdamaian," kata Lula di Twitter.***