POTENSI BISNIS - Viralnya kasus penganiayaan anak pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo yang sekaligus pamer kemewahan membuat kepercayaan masyarakat menurun.
Bahkan, masyarakat ini enggan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahuna alias SPT gegara kasus tersebut.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menanggapi hal tersebut dengan menyebut jika dirinya paham masyarakat kecewa.
Baca Juga: Joe Biden Bilang Ukraina Tidak Bisa Merebut Kembali Krimea dalam Waktu Dekat
"Saya memahami pandangan dan juga ekspresi dan kekecewaan dari masyarakat Indonesia di dalam menyampaikan pandangan mereka," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Jumat 24 Februari 2023.
Dari kasus yang menyebabkan anak petinggi Ansor ini jadi korban, banyak masyarakat yang menanyakan soal sumber harta kekayaan pejabat pajak tersebut.
Banyak spekulasi muncul di masyarakat soal darimana sumber kekayaan Rafael Alun Trisambodo sehingga bisa membelikan anaknya mobil Jeep Rubicon yang harganya mencapai miliaran rupiah itu.
Dikutip PotensiBisnis.com dari laman e-lhkpn KPK, Rafael Alun Trisambodo tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp56,1 miliar. Sumber kekayaan ini banyak berasal dari tanah dan bangunan.
Baca Juga: Sudah Jatuh Tertimpa Tangga, Rafael Alun Dipecat dan Berurusan dengan KPK Gegara Ulah Sang Buah Hati
RAT memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di Manado, Sleman dan di Jakarta. Untuk tanah dan bangunan yang termahal berada di Jakarta Barat.
Tanah dan bangunan itu memiliki luas 766 m 766 m2/558 m2 bernilai Rp 21,9 miliar.
Untuk kendaraan pribadi, Rafael Alun Trisambodo tercatat memiliki dua mobil berupa Toyota Camry tahun 2008 Rp125 juta dan Toyota Kijang 2018 Rp300 juta.
Di laporan tersebut, tidak tercatat Jeep Rubicon yang biasa dipakai oleh anaknya. Sri Mulyani berharap masyarakat jangan terprovokasi dengan kasus ini, pihaknya mengenaskan jika Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mengelola APBN dengan baik.
Baca Juga: Makin Memanas, Negara-Negara UE Sepakat Rusia Kena Sanksi Kesepuluh
Menkeu tetap berharap masyarakat percaya kepada Kemenkeu dan melaporkan SPT tahunan sebagaimana biasanya.
"Kami memahami perasaan masyarakat namun, saya dilakukan koreksi saya paham persepsi masyarakat dan juga kondisi faktual yang disampaikan, tingkat kepercayaan atas amanah dan tugas yang diemban oleh Dirjen pajak. Saya berharap masyarakat ikut di dalam menjaga suatu institusi dan instrumen yang penting bagi negara," pungkas Sri Mulyani.***