POTENSI BISNIS - Pada acara debat terbuka yang diselenggarakan pada hari jum'at di Gedung Putih KPK antara Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono dan Ketua KPK Firli Bahuri.
Namun Pada acara tersebut yang telah diagendakan, Firli Bahuri mangkir dan tidak hadir tanpa sebab apapun.
Jika Firli hadir, rencana akan terjadi debat terbuka mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK).
Baca Juga: China Setujui Penggunaan Darurat Vaksin Sinovac untuk Anak-anak dan Remaja
Sehingga pada acara debat tersebut hanya dihadiri oleh Giri Suprapdiono saja.
Seperti diketahui, gelaran TWK yang menjadi polemik hingga saat ini lantaran diduga menjadi alat untuk menyingkirkan sejumlah karyawan di KPK.
Pada acara tersebut Giri menyebutkan, sebelumnya TWK pernah disosialisasikan oleh Pimpinan KPK bulan Februari kepada pegawai KPK.
Dan kemudian ketua KPK mengatakan tidak perlu dikhawatirkan karena ini hanya asesment dan tidak perlu belajar.
Baca Juga: Kesuksaan IBL Tumbuhkan Semangat Masyarakat, Anies: Contoh Bagi Liga-liga Lainnya
"Jadi Tes Wawasan Kebangsaan itu Pernah disosialisasikan pimpina pada februari kepada pegawai, karena pegawai merasa gundah begitu kan khawatir kemudian kalau TWK ini akan meluruskan atau tidak," ungkap Giri di Gedung KPK Jakarta, dikutip dari kanal Youtube Jakartanicus 5 Juni 2021.
"Dan dalam sosialisasi Ketua KPK hadir menyatakan bahwa tidak tidak perlu dikhawatirkan karena ini hanya asesment, dan saya juga langsung dapat pesan pendek dari ketua KPK langsung bahwa TWK adalah demikian dijelaskan kemudian tidak perlu khawatir tidak perlu belajar segala macam," sambung Giri.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Sabtu 5 Juni 2021: Elsa dan Mama Sarah Panik, Andin Tahu Reyna Anak Kandungnya
Giri mengungkapkan, akan tetapi pada 7 Mei kami harus dinonjobkan lepas tugas dan tanggung jawab dikarenakan hasil tes tersebut.
"Jadi menyampaikan kepada kita bahwa TWK tidak berisiko terhadap alih status, tapi kenyataannya adalah kita dinonjobkan dan kemungkinan besar akan diberhentikan," ungkap Giri.
Kemudian Giri menyebutkan untuk masalah integritas soal sosialisasi pimpinan KPK tidak ada kesatuan antara kata dengan apa yang dilakukannya.
Kemudian proses untuk memperjuangkan tidak ada seleksi sudah dilakukan sejak tahun 2020.
Pada tahun tersebut ada pembuatan kajian dan ahli mengatakan tidak perlu mengadakan TWK bahkan dengan perwakilan pegawai menyatakan tidak ada juga rencana untuk memasukkan semacam TWK.
"Baru pada tanggal 25 dan 26 Januari ada upaya yang kita duga dari pimpinan terutama keta KPK untuk memasukkan pasal tentang TWK," ujar Giri.
Giri menyebutkan ini awal musibah dan polemik ini mengguanakan TWK tersebut merupakan upaya untuk enyingkirkan orang-orang yang sudah lama membangun lembaga ini.
"Dan dalam waktu sehari setelah pertemuan dengan Menteri Hukum Dan HAM perturan komisi I 2021 tentang TWK diundangkan, dan ini menarik dalam waktu 1 hari paal tersebut diundangkan, inilah awal dari musibah di mana menggunakan TWK untuk menyingkirkan orang-orang yang sudah lama membangun lembaga ini," katanya.
Kemudian dari 75 orang yang dinonaktifakan, sudah direncanakan sejak hari pertama pada kepemimpinan KPK yang baru.
Giri menyebutkan sudah ada list pegawai yang dianggap berbahaya, pernyataan tersebut disampaikan dari beberapa pegawai pada salah satu acara talk show di TV nasional.
"Jadi orang-orang ini sudah ditarget dari awal", ungkapnya.
Perihat TWK, Giri memandang bahwa TWK ini sebenarnya tidak murni tes, kaeran ada perlakuan yang berbeda.
Soalnya, dari 75 setelah ditanya yang menjawab hanya sekitar 47 orang mereka menjawab di wawancara di ruangan nomor 2, termasuk saya, Sujanarko, Novel Baswedan Kasatgas-kasatgas rata-rata diwawancara di nomor 2.
"Dari penyusunan ruang sudah menunjukkan bahwa yang lulus hanya di ruangan tertentu, padahal ruangannya ada 30 ruangan, kemudian dari pertanyaannya juga berbeda-beda, ada yang ditanya 10 menit, ada yang 2 stengah jam, bahkan saya menunggu di ruangan kosong sendirian selama 2 jam " ungkap Giri.
Dari hal tersebut, Giri sudah mengajukan ke beberapa pihak, harapannya bukan sekedar untuk menang kalah, tetapi ini pembelajaran pada publik dan yang harus keluar dari lembaga KPK adalah orang yang mendukung koruptor.
"Sehingga kami mengajukan tuntutan hukum ini ke beberapa pihak, harapannya bukan sekedar untuk meng kalah, tetapi kita pembelajaran pada publik, pemberantasan korupsi tidak boleh kalah, yang harus keluar dari lembaga ini adalah orang yang mendukung koruptor, Pemberantas korupsi harus tinggal di tempat ini (KPK)," tuturnya.***