POTENSI BISNIS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terkait dugaaan kasus korupsi di Kabupaten Bandung Barat.
Kasus dugaan korupsi itu terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat.
Berdasarkan informasi, kasus dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengadaan bantuan sosial (bansos).
Baca Juga: Ini Isi Komentar Pria Solo yang Berani 'Senggol' Gibran Rakabumingraka hingga Diamankan Polisi
"KPK telah selesai melakukan Penyelidikan dan ditemukan adanya kecukupan alat bukti maka benar saat ini KPK telah menaikkan ke tahap Penyidikan," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, Selasa, 16 Maret 2021 yang dikutip PotensiBisnis.com dari PMJNews.
"Kasus dugaan TPK pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020," lanjutnya.
Meski begitu, ia menyatakan, pihaknya belum bisa menyampaikan secara rinci mengenai konstruksi perkara kasus ini, termasuk pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Juga: Innalillahi, Gubernur Edy Rahmayadi Beri Kabar Duka, Ayah Miss Grand Internasional Meninggal
Dikatakan, pengumuman tersangka akan disampaikan saat tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan.
"KPK pastikan pada waktunya akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara,"ucapnya.
"Alat buktinya dan akan dijelaskan siapa yang telah di tetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya," ungkap Ali.
Saat ini, kata Ali, tim Penyidik KPK masih menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu. KPK berjanji akan menyampaikan setiap perkembangan penanganan kasus ini.
"Sebagai bentuk keterbukaan informasi kami memastikan setiap perkembangan penanganan perkara ini akan kami sampaikan kepada masyarakat," kata Ali.
Berdasarkan informasi, tim penyidik telah bergerak cepat mengusut kasus ini. Salah satunya dengan menggeledah rumah pribadi dan rumah dinas Bupati Bandung Barat Aa Umbara pada hari ini.
Petugas KPK tiba sekitar pukul 09.30 WIB. Dikawal petugas kepolisian dan Anggota Satpol PP, mereka langsung masuk ke kediaman Aa Umbara di Jalan Murhadi, RT 03/02, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Kemudian sekitar pukul 10.15 WIB, petugas keluar rumah dan menuju rumah selanjutnya di Gang Sukajadi RT 03/02, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, KBB. Rumah tersebut diketahui milik keluarga Aa Umbara.
Selain di kediaman Bupati di Lembang, KPK juga memeriksa ruang kerja bupati di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
Gedung kantor Bupati pun dijaga oleh kepolisian bersenjata lengkap. Sementara petugas KPK masuk ke dalam gedung untuk melakukan pemeriksaan.
Untuk diketahui, Bupati Aa Umbara memang pernah dipanggil KPK pada 10 September 2020 silam.
Aa Umbara juga sempat diperiksa KPK di Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat di Cibeureum, Kota Bandung pada November 2020 lalu.
Saat pemeriksaan terhadap Aa Umbara di kantor BPKP Jabar, sejumlah penyidik KPK membawa beberapa map dan koper yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan terhadap Aa Umbara.
Belum diketahui, barang-barang yang diamankan tim penyidik dari penggeledahan tersebut.***