POTENSIBISNIS - Anggaran bansos Kemensos di DTKS mencapai Rp1,3 triliun, Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta jajarannya agar dapat bekerja secara efisien.
Terlebih lagi dengan anggaran bansos Kemensos yang besar itu, agar dapat tersalurkan secara transparan dan tepat sasaran.
Tentu dengan masuknya Wali Kota Subara itu di Kabinet Indonesia Maju, sejumlah kebijakan pun mulai berubah.
Baca Juga: Ikatan Cinta Episode Baru: Live Streaming RCTI Malam Ini, Aldebaran Jadi Pencemburu
Di antaranya, terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), akan disalurkan secara online.
Hal tersebut disampaikan Risma usai serah terima jabatan (sertijiab) dengan Mensos Ad Interim Muhadjir Effendy di kantor Kementerian Sosial, Jakarta 23 Desember 2020.
"Tadi saya sempet kaget 1,3 triliun untuk data, waduh mati saya bilang, kalo kita tidak hati-hati. Jadi mari nanti tolong difikirkan bagaimana kita bisa membuat dan mengevaluasi data dengan efisien, sehingga sisanya kita bisa bantukan untuk orang lain," kata Risma, dikutip PotensiBisnis.com dari kanal YouTube Kemensos RI
Baca Juga: Bukan Kado Natal, Ini yang Victor Igbonefo Rindukan Setiap Tanggal 25 Desember
Hal ini merupakan salah satu pesan Jokowi kepada Risma agar dirinya menuntaskan penyaluran bantuan sosial (bansos) baik di akhir tahun maupun awal tahun 2021, dan juga pemutakhiran DTKS.
“Realisasi anggaran awal tahun itu penting untuk mengerakkan roda perekonomian,” katanya.
Dirinya mengaku akan memberikan perhatian kepada penguatan perekonomian.
Baca Juga: Jadwal Misa Natal di Gereja Katedral Jakarta Via Daring bagi Umat Kristiani, Cek di Sini
Namun untuk itu, Risma masih ingin mempelajari dulu masalah yang ada di kementerian sosial, dan juga dia ingin memaksimalkan Teknologi dan Informasi sehingga semuanya bisa terpadu.
Menurutnya, untuk membenahi masalah pendataan di Kementerian Sosial itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama kalau tidak ada input data yang baru, untuk hal ini Risma juga akan menggandeng pihak ketiga yakni Perguruan Tinggi sebagai evaluator.
"Kita akan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mengecek itu, kami bukan tidak percaya tapi perlu ada pengawasan," ujarnya.
Baca Juga: Soal Rangkap Jabatan, Febri Diansyah: Bisa Dicek di UU ASN, Sebaiknya Undur Diri, Tri Risma?
Walikota Surabaya itu sangat percaya diri, semua data-data bisa disinkronkan dengan data kependudukan.
"Makanya kita kebut, sebetulnya dengan program dengan elektronik kita akseskan dengan kependudukan itu mereka akte kematian, data kematian. Data itu bisa sinkron. Seringkali mereka pindah kalau bisa updating data di daerah lebih cepat maka kami bisa lebih cepat," kata Risma.
Pembenahan data ini, Mensos Tri Rismaharini ingin lakukan sesegera mungkin.
Baca Juga: Jelang Natal, Ini Daftar Penutupan Jalan hingga Malam Tahun Baru 2021 di Kota Bandung
Pasalnya, hal tersebut pun terkait kebijakannya, yang ke depannya tidak akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dan akan digantikan secara elektronik.
Risma mengatakan, di kepemimpinannya nanti, semua akan menggunakan teknologi informasi sehingga semuanya bisa transparan, termasuk dengan bantuan-bantuan sosial.
Hal ini dilakukan guna menghindari adanya penyelewengan bantuan sosial, juga penerima bantuan sosial dari kemensos depanya nanti tidak lagi membutuhkan orang ketiga.
"Kita tidak akan ada bantuan kas, jadi bantuan langsung kita akan hapus semua transaksi online, jadi tidak perlu ketemu dengan siapapun dan uang itu akan dikelola dengan transparan. Kami menggunakan Teknologi dan Informasi sehingga bisa dilihat siapapun," ujar Risma.***