Network
"Tidak boleh seperti dulu waktu zaman Orde baru, ada Yayasan Amal bakti Muslim Pancasila (YAMP), dipotong Rp 1.000 semua. Kami harus menjaga wibawa negara negara ini tidak lagi melakukan pemaksaan seperti dulu," kata Zudan.
Namun usulan Korpri itu belum dibahas secara mendalam saat bertemu Kemensetneg.
Sedangkan menurut Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri tersebut, mengatakan pembahasan setiap pasalnya dalam rencana tersebut juga belum dilakukan.
"Kami memberikan arahan seperti itu agar bisa tetap produktif, tidak ada pembatasan orang dalam menyalurkan zakat." katanya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Serahkan Pengelolaan Dua Flyover Senilai Rp63 M ke Pemkot Bandung
"Zakat kan ibadah, kalau harus lewat Baznas kan terkesan dibatasi, Maka (sebaiknya) tidak melakukan itu. Nah itu solusinya adalah sifatnya sukarela dari para ASN," ujar Zudan.
Sebagaimana yang diceritakan, terkait usulan potongan gaji sebesar 2,5 persen untuk zakat muncul dari keinginan Baznas.
Dimana Baznas mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan perpres agar PNS membayar zakat 2,5 persen dengan memotong gaji.***
