Network
POTENSI BISNIS - Pelaku usaha yang timbun kebutuhan pokok/pangan menjelang Ramadhan tahun 2021, siap-siap teracam pidana.
Kopolres Metro Jakarta Selatan (Jaksel) Kombes Pol Azis Andriansyah mengatakan, ancaman pidana untuk pelaku penimbunan bahan pangan lima tahun penjara.
Hal tersebut, berdasarkan Pasal 19 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan, kalau pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok.
Baca Juga: RANS Cilegon FC akan Rekrut Pemain Selebritis FC, Begini Kata Raffi Ahmad
Baca Juga: KKB Tembak Mati Seorang Guru Saat Hendak Mengungsi Ke Kantor Koramil Beoga
Baca Juga: Cara Membuat Susu Kurma, Minuman Sehat untuk Berbuka Puasa dan Sahur
Dan atau barang penting dalam jumlah, dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga dan atau hambatan lalu lintas barang.
"Kalau penimbunan itu ada aturannya, Kami akan tegakkan sesuai peraturan tersebut," kata Azis, di Jakarta pada Sabtu, 10 April 2021 dilansir dari ANTARA.
Kemudian pada Pasal 107 disebutkan pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting seperti halnya diatur Pasal 29 itu dipidanan penjara maksimal lima tahun dan atau pidanan dendan maksimal Rp50 miliar.
Baca Juga: 13 ABK Barokah Jaya Belum Ditemukan, Tim SAR Perpanjang Pencarian Dua Hari Kedepan
Baca Juga: Ini Penjelasan Ustadz Abdul Somad Terkait Hukum Puasa Ramadhan untuk Ibu Hamil dan Menyusui
Untuk itu, sebagai langkah antisipasi pihak kepolisian Jaksel bekerjasama dengan instansi terkait akan mendata ketersediaan bahan pokok.
Selain itu, kalau juga melakukan pengecekan perkembangan harga di pasar.
Meski sampai saat ini sejumlah kebutuhan pokok mencukupi, namun ia menjelaskan, langkah antisipasi tersebut perlu dilakukan agar menekan aksi penimbunan.
Terlebih dalam memanfaatkan momen tertentu seperti hari besar keagamaan terdapat potensi penimbunan kebutuhan pokok.
Patroli dialogis juga digencarkan kepada masyarakat sekaligus untuk menyerap informasi jika ditemukan indikasi penimbunan kebutuhan pokok.
Kepolisian akan mendukung kerjasama dengan instansi pemerintah dalam melakukan operasi pasar untuk kendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok.***
