Network
POTENSI BISNIS - Dalam upaya menyukseskan penyaluran bantuan sosial tunai BST, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan perlu memperkuat sinergi dan kerja sama antarlembaga, serta pemerintah daerah.
BST ini adalah salah satu program perlindungan sosial dari pemerintah, untuk mempercepat ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19.
Melalui Kader Pembangunan Manusia (KPM), pemerintah telah menganggarkan bagi masyarakat senilai Rp300 ribu per KPM per bulan, ini akan berlangsung sampai April 2021 dengan target penerima sebanyak 10 juta KPM dengan anggaran sekitar Rp12 triliun.
Baca Juga: Lirik Heartbreak Anniversary - Giveon, Lagu Viral di Tiktok
"Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan PT Pos Indonesia diperlukan mulai dari penganggaran, pendataan sampai dengan penyaluran kepada penerima bantuan sosial," kata Faizal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 22 Maret 2021, dilansir dari ANTARA.
Untuk penyaluran bantuan diperlukan adanya pembaruan data penerima, ini hal yang sangat penting agar tidak terjadi salah sasaran.
"Distribusi program bantuan sosial tidak pernah mudah. Masalah data, dibutuhkan pendataan yang hati-hati agar tidak salah sasaran," ujarnya.
Faizal menyampaikan bahwa juga dalam pendistribusian BST adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang jadwal dan jenis bantuan yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.
"Sosialisasi secara masif dan detail kepada para penerima bantuan penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang jenis bantuan sosial yang mereka terima," kata Faizal.
