Network
Argo melanjutkan, surat klarifikasi itu akan ditujukan kepada anggota Binmas yang bertugas, Ketua RT, RW, linmas dan lurah, camat, dan Wali Kota Jakpus, kemudian KUA, Satgas Covid-19, Biro Hukum DKI dan Gubernur DKI.
"Kemudian beberapa tamu yang hadir dan ini rencana akan kita lakukan klarifikasi dengan dugaan tindak pidana Pasal 95 UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan," jelas Argo.
Terkait hal tersebut Anies menegaskan jika pihaknya telah bekerja sesuai aturan yang ada dalam penanganan pandemi Covid-19.
Baca Juga: Cara Budidaya Lele di Dalam Ember, Manfaatkan Lahan Sempit untuk Mendulang Keuntungan
"Jadi Pemprov DKI Jakarta bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada," kata Anies di DPRD DKI Jakarta seperti yang dikutip dari RRI, Selasa 17 November 2020.
Ia pun membahas tentang surat yang dikirimkan sebagai tindakan proaktif untuk mengantisipasi timbulnya kerumunan.
"Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan (kerumunan), anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan,"ujarnya.
Anies pun berkata bahwa pihaknya langsung mengirim surat peringatan yang dikirimkan oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara. Menurutnya, surat tersebut langsung dikirimkan setelah mendengar akan ada acara tersebut.
"Jadi kalau kemarin, Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan dan dilakukan oleh Jakarta," ujarnya.
Atas peristiwa kerumunan itu, pihak Rizieq harus membayar denda sebesar Rp 50 juta rupiah. Kasatpol PP DKI Jakarta memastikan jika memang Rizieq sudah membayar denda tersebut.***
