Network
POTENSI BISNIS - Rancangan Undang Omnibus Law Undang-Undang Cipta kerja sudah disakan oleh DPR-RI sejak 5 Oktober 2020.
Kini UU Cipta Kerja setebal 812 halama sudah resmi diserahkan oleh DPR RI kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sejak 14 Oktober 2020.
Meskipun banyak terjadi gelombang demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja, UU tersebut sudah diserahkan dan sedang dalam tahap sosialisasi.
Baca Juga: Jangan Lengah! BNPB Imbau 3 Wilayah Ini Waspada Bencana Banjir Bandang dan Longsor, Cek Daerah Anda
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, menjelaskan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mewujudkan Indonesia Maju.
Ia menekankan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja diarahkan untuk menghadapi kompetisi global.
"Kebijakan ini (UU Cipta Kerja) diarahkan untuk menghadapi kompetisi global," ujar Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, seperti dikutip potensibisnis.com dari prbekasi.pikiran-rakyat.com "Pro dan Kontra Omnibus Law, Moeldoko: Presiden Malu Lihat Kondisi Ini, Presiden Ingin Indonesia Maju", Sabtu, 17 Oktober 2020.
Baca Juga: Kriteria BLT Rp2,4 Juta UMKM Khusus Kota Bandung Oktober 2020, Ayo Daftar Sebelum Telat!
Moeldoko menekankan UU Cipta Kerja menjadi salah satu instrumen untuk menjawab tantangan itu, termasuk juga regulasi di bidang perizinan, dan mempercepat transformasi ekonomi.
Dia mengatakan masyarakat sering mengeluhkan pelayanan birokrasi yang lamban, berbelit, menyebalkan, serta banyaknya regulasi yang tumpang-tindih. Hal ini turut membuat tidak adanya kepastian bagi siapa pun, termasuk investor.
"Peringkat kompetitif Indonesia ada di bawah Malaysia dan Thailand," ujar Moeldoko.
Menurutnya, Presiden malu melihat kondisi ini, dan Presiden menginginkan Indonesia bisa maju dalam kompetisi global.
Baca Juga: Cek Fakta: Ngabalin Sebut Jokowi Keturunan Nabi Sulaeman, Mampu Bicara dengan Bebek
"Saya melihat Presiden malu melihat kondisi ini. Presiden ingin Indonesia maju," ujarnya.
Dia menyampaikan perkembangan politik yang begitu dinamis di dalam negeri merupakan sebuah tantangan. Namun, dia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan nasional, tetapi juga global.
Menurutnya, Presiden Jokowi menyebut perlunya kelincahan dalam menghadapi tantangan turbulensi global yang dihadapi Indonesia saat ini.
"Ada fenomena global perubahan cepat, penuh risiko, dan kompleksitas yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang mengejutkan," ujar Kepala Staf Kepresidenan itu.
Di sisi lain dia menyampaikan saat ini juga tengah terjadi pandemi COVID-19 yang tidak diperkirakan.
Kemunculan pandemi memporak-porandakan sasaran yang sudah tersusun dan disiapkan, sehingga membutuhkan pemikiran dan terobosan baru.
"UU Cipta Kerja ini merupakan penyederhanaan regulasi yang dibutuhkan, sehingga mau tidak mau birokrasi juga harus mengalami reformasi. Tapi saat pemerintah mengambil langkah, yang terjadi di masyarakat justru menolak. Ini paradoks. Kondisi ini harus kita luruskan." katanya.***(Anggie Juliyani/bekasi.pikiran-rakyat.com)
