Network
POTENSI BISNIS - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menanggapi permintaan masyarakat agar pendidikan tinggi di Indonesia digratiskan. Menurutnya, pandangan tersebut keliru karena tidak ada yang benar-benar gratis di dunia ini.
Sri Mulyani menjelaskan, di negara-negara seperti di wilayah Eropa Utara atau Nordik, pendidikan tinggi memang terlihat gratis, tetapi sebenarnya biaya tersebut ditutupi oleh pajak yang sangat tinggi dari masyarakat.
Negara-negara Nordik menetapkan pajak hingga 70 persen. Jika Indonesia ingin menerapkan sistem serupa, masyarakat harus siap untuk membayar pajak yang sangat besar.
Baca Juga: Bacaan Niat Sholat Idul Adha Bahasa Sunda, Lengkap dengan Arab, Latin dan Terjemah
Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada Kamis, 30 Mei 2024.
Dia menekankan bahwa selalu ada harga yang harus dibayar untuk setiap fasilitas yang diterima.
“Waktu saya jadi Menteri Keuangan, sering juga orang menyeletuk ‘mbok kaya Nordic Country itu loh’ segala macam bebas sampai perguruan tinggi nggak perlu bayar apa-apa,” kata Sri Mulyani.
“Memang anak itu nggak bayar, yang bayar itu orang tuanya, pajak bisa 65-70 persen dari pendapatan mereka,” tambahnya.
Sri Mulyani melanjutkan bahwa anggapan pendidikan gratis sebenarnya tidak benar-benar bebas biaya. Selalu ada pihak yang harus menanggung biaya tersebut, biasanya melalui sistem pajak.
