Proyek Rp495 Miliar di Garut Mangkrak, Bikin Masyarakat Lokal Khawatir

- 23 Mei 2024, 16:30 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau Bendung Copong dan keluhkan banyaknya tumpukan sampah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau Bendung Copong dan keluhkan banyaknya tumpukan sampah. /ANTARA/

POTENSI BISNIS – Proyek besar Bendung Copong di Garut yang menghabiskan anggaran sebesar Rp495 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini terlihat terbengkalai dan tidak berfungsi dengan baik.

Saluran irigasi yang seharusnya mengalirkan air kini dipenuhi semak belukar dan tumpukan sampah.

Kondisi ini menimbulkan keluhan dari warga setempat yang merasa belum merasakan manfaat dari proyek yang hampir menelan anggaran setengah triliun tersebut.

Baca Juga: Kementerian Pertanian Punya Utang Rp1,6 Miliar ke PT Haka Cipta Loka Buntut Permintaan Sewa Alphard SYL

Risman (42), warga Banyuresmi, mengungkapkan bahwa sejak awal pembangunan hingga kini, ia belum merasakan manfaat dari bendungan tersebut meskipun saluran irigasinya melewati dekat rumahnya.

"Jangankan manfaatnya, tiap musim hujan malah khawatir karena sering menerima banjir. Saat musim kemarau, sampah sering menumpuk di saluran irigasi," ujarnya pada Rabu, 22 Mei 2024 kepada wartawan sebagaimana dikutip PotensiBisnis.com.

Risman berharap ada perbaikan dan evaluasi agar dana yang telah dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Baca Juga: Ngeri, Syahrul Yasin Limpo Umrah Pakai Uang Rakyat dan TTD MoU di Arab

Irma (35), warga Kecamatan Leuwigoong, juga menyatakan kesulitannya mendapatkan pasokan air meski rumahnya berada di samping irigasi.

"Sama sekali belum ada manfaatnya. Setiap musim kemarau kami tetap kesulitan mendapatkan pasokan air," katanya.

Menteri Basuki Soroti Masalah Sampah

Dikutip dari Antara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau Bendung Copong yang merupakan bagian dari Daerah Irigasi (DI) Leuwigoong di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Menteri Basuki menyoroti masalah sampah yang menumpuk di badan sungai dan menghimbau masyarakat untuk lebih disiplin dalam membuang sampah.

"Dalam kunjungan saya, masih banyak sampah yang masuk ke badan sungai dan menumpuk di Bendung Copong. Saya menghimbau masyarakat untuk lebih sadar dan tidak membuang sampah ke sungai," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta pada Senin.

Bendung Copong dikelola oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung Ditjen Sumber Daya Air. Bendungan ini mencakup luas 5.313 hektare di 11 kecamatan di Garut.

Baca Juga: Dunia Pendidikan Tanah Air Kembali Berduka, Bus Study Tour SMP PGRI 1 Wonosari Tabrak Truk di Tol Jombang

Pengembangan DI Leuwigoong dilakukan karena terjadi kerusakan saluran yang mengakibatkan tingginya kehilangan air, pendangkalan saluran irigasi, serta kerusakan pada bangunan air dan beberapa pintu yang tidak dapat dioperasikan.

Menteri Basuki menjelaskan bahwa pembangunan bendungan harus diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi primer agar manfaatnya bisa dirasakan oleh para petani.

"Pembangunan bendungan akan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya atau disebut irigasi primer," ujar Menteri Basuki.

"Bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata, yakni air mengalir ke sawah petani," tambahnya.

Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung, Happy Mulya, menyebutkan bahwa rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi DI Leuwigoong dilakukan secara bertahap.

Pada tahun 2010-2014, pembangunan Bendung Copong menghabiskan biaya sebesar Rp136,3 miliar, yang berfungsi untuk menaikkan dan mempertahankan tinggi muka air Sungai Cimanuk agar bisa dialirkan ke saluran irigasi saat musim kemarau.

Selanjutnya, pada periode 2013-2018, dibangun saluran primer sepanjang 15 km dan rehabilitasi/peningkatan saluran primer sepanjang 3 km, pembangunan irigasi sekunder baru sepanjang 30 km dan rehabilitasi/peningkatan 69,5 km.

Selain itu, juga dibangun 518 bangunan irigasi baru dan rehabilitasi/peningkatan 176 bangunan dengan total biaya sebesar Rp495 miliar.

Happy Mulya juga menjelaskan bahwa pembangunan saluran tersier ditargetkan selesai dalam dua tahun (2019-2020).

"Tahun 2019 sudah dianggarkan dana sebesar Rp13 miliar dari kebutuhan seluruhnya sebesar Rp77 miliar," ujar Happy.

Dengan adanya jaringan irigasi yang andal, indeks pertanaman petani diharapkan meningkat dari 176 persen saat ini menjadi 250 persen, yang artinya petani bisa menanam padi dua kali dan satu kali palawija dalam satu tahun.***

Editor: Rahman Agussalim


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah