Arif Rahman Hakim Menilai GKN Indonesia Organisasi Progres dalam Kontribusi Membina Pelaku UMKM

- 24 Agustus 2020, 21:04 WIB
Tangkapan layar Webinar GKN Indonesia bertajuk Reposisi GKN Indonesia sebagai Organisasi Penggerak Kewirausahaan 23 Agustus 2020/
Tangkapan layar Webinar GKN Indonesia bertajuk Reposisi GKN Indonesia sebagai Organisasi Penggerak Kewirausahaan 23 Agustus 2020/ //PotensiBisnis.com

POTENSI BISNIS - Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim mengapresiasi Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) Indonesia yang kini di usia seumur jagung.

GKN Indonesia dengan kekuatan 29 DPD provinsi dinilai sebagai organisasi progres.

Pasalnya, dengan berbagai kesibukan yang ada, terus berkontribusi untuk pembangunan Usaha Mikro Kecil yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Arif menjelaskan, saat ini semua dihadapkan dengan sebuah pekerjaan rumah. Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah UKM sangat besar, yakni sekitar 64 juta dan 98 persen masih berada pada usaha mikro.

Baca Juga: Melihat Kondisi Belajar Online yang Menghawatirkan, Pemkot Bogor akan Pasang Wifi di 900 Titik

"Jika ditelisik lebih dalam lagi, di sana masih banyak yang sifatnya wirausaha karena didorong oleh kebutuhan. Kalau kemudian kita ingin memperbesar usaha mikro kecil ke menengah, tentunya kita perlu membedah profilnya," kata Arif dalam webinar GKN Indonesia UKM TALK #2 yang bertajuk "Reposisi GKN Indonesia sebagai Organisasi Penggerak Kewirausahaan" pada Minggu 23 Agustus 2020.

Untuk membina UKM ini terdapat beberapa kementerian. Di antaranya Pertanian, Kelautan, hingga Pendidikan. Di harapkan mahasiswa yang berada di perguruan tinggi ini dapat membangun wirausaha secara menengah dengan berbagai jurusan yang mengarah kepada wirausaha.

"Kontribusi dari GKN pun kita harapkan, kemudian mahasiswa yang dari jurusan manejemen, bisnis dan lain sebagainya. Ini mereka memiliki potensi, maka harus didorong masuk ke wirausaha Mikro maupun ke Usaha kecil," ucapnya.

Baca Juga: Penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan Berlaku Juga untuk Para Guru Honorer, Simak Penjelasan Menkeu

Menurutnya, kelas menengah ini yang sudah memiliki aset lebih dari Rp 500 juta, sudah cukup banyak juga lebih dari 50 persen. Apabila tidak begitu, di masa tidak krisis saja angka pengangguran itu berada dikisaran 6 persen lapangan kerja baru harus disediakan.

"Untuk angkatan kerja baru sudah diperkirakan sekitar 3 jutaan menyediakan pekerjaan baik dari yang lulusan SMA yang angkanya sekitar 1,8 juta tiap tahun dan lulusan D3 juga Sarjana berkisar 1,3 juta tiap tahunnya. Artinya, jika tidak ada penambahan wirausaha malah semua berorientasi mencari pekerjaan tentunya akan menjadi beban pemerintah dalam bersaing dunia kerja namun sebagiannya menjadi pengangguran," terangnya.

Jika begitu, kata Arif, kemungkinan akan berisiko pada masalah-masalah sosial.
Menurutnya, di dalam RPJM pihaknya ditargetkan setiap tahun bisa menghadirkan sekitar 500 ribu wirausaha baru.

Untuk itu, Kementerian Koperasi kedepan berencana re-organisasi. Sehingga nantinya akan ada Deputi Bidang Kewirausahaan.

"Dalam RPJM itu, pihak kami diminta menyiapkan wirausaha baru, produktif, dengan by desain. Sehingga bagi yang ingin berwirausaha itu sudah menyiapkan dirinya yang kemudian di dukung oleh kondisi sekitar baik dari keluarga maupun lingkungannya," paparnya.

Lebih lanjut, di antara 500 ribu itu, sebagian dijadikan startup yang ditargetkan 1000 tiap tahunnya startup mesti di bangun.

Hingga mereka nantinya dapat membantu dalam pemasaran digital maupun akses penyediaan modal.

Kemudian program -program GKN ini, kata Arif, organisasi ini mampu memberikan pelayanan terhadap masyarkat luas untuk memajukan usaha mereka.

"Satu di antaranya ialah ada Divisi konsultan yang relevan, hingga menerima konsultasi untuk memberikan informasi ataupun peluang-peluang usaha. Hingga nanti bisa berkolarobasi dengan Kementerian Koperasi melalui Deputi Produksi dan Pemasaran," ucapnya.

Jadi, pemerintah butuh patner untuk menumbuhkan wirausaha baru tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Tentunya ada dukungan dari GKN kemudian dari pegiat-pegiat UMKM.

Sementara itu, Ketua DPP GKN Indonesia Awang Dodi Kardeli menjelaskan berbagai program untuk ke depan, di antaranya GKN Konsultan, GKN Financial, GKN Mart, GKN Baznas, GKN Institut, GKN Agrobisnis, GKN Tour & Travel, GKN Award, dan GKN Advokat.

"Untuk beberapa program tersebut ada yang sudah berjalan, ada yang belum Tetapi, ini semua menjadi cita-cita saya ke depan. Misalnya GKN Baznas ini sudah terbentuk timnya, namun belum maksimal berjalan, kemudian ada juga GKN Tour & Travel, GKN Award yang diselenggarakan di Kuningan. Semoga kedepannya program tersebut bisa berjalan dengan sesuai harapan," ucapnya.

Awang menambahkan, terutama GKN Institut ini merupakan suatu rancangan organisasi besar yang harus mampu melayani masyarakat dari segi pengetahuan yang bermanfaat.
Selain itu, untuk membina pelaku UKM tentunya dengan menjalankan Koperasi Inti Nusantara.

Sehingga, kata Awang GKN bergerak di sektor ril seperti, pengadaan jasa, perdagangan, dan kita menjalankan ekonomi secara mandiri.

Awang menegaskan, tentu semua pemimpin menginginkan kepemimpinan yang baik, yaitu kepemimpinan yang mampu mendirikan nilai-nilai yang akan menjadi landasan berpikir bersama agar mampu beradaptasai dengan perubahan.

"Termasuk saya sendiri ingin kepemimpinan yang baik, akan tetapi keinginan itu tidak akan tercapai apabila kita jalan sendiri-sendiri. Kita harus bergerak bersama menyatukan ide dan gagasan, menggerakan sumber daya organisasi menuju pencapaian perubahan yang diinginkan serta mengarahkan roda organisasi menjadi lebih baik lagi kedepannya," ucapnya.

Awang meyakini, bahwa SDM GKN mampu melakukan perubahan semakin baik terbukti dari yang dilihatnya atas pengurus di DPD dan DPC.

Jika semua bersatu akan terwujud sebuah program yang bermanfaat bagi organisasi dan masyarakat.

"Sekecil apapun kita bergerak untuk organisasi dan masyarakat, maka disanalah terdapat ladang amal kita. Tidak terlepas dari gerakan yang sederhana dan ikhlas yang tidak menghilangkan sopan satun untuk menjadi bekal akhirat nanti," kata Awang.

Pengawas DPP GKN Indonesia, Moh Mujayin menerangkan, awal mula ini gerakan kita berada di koperasi mahasiswa. Jadi semuanya awal mula kita ini, kata Mujayin, penggerak UKM dan Koperasi.

"Pada saat itu, memulai dari program wirausaha pemula di masa pemerintahan SBY melalui Kementerian Koperasi untuk kami membangun dan menjalanakn UKM. Setelah banyak melakukan pendampingan UKM ke berbagai wilayah, akhirnya dibentuklah HGKNPI (Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Pemuda Indonesia)," ujarnya.

Jadi HGKNPI ini merupakan orang-orang yang bergerak di bidang UKM yang digabungkan baik di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

"Karena pada saat itu kami sudah memiliki usaha yang kongkret dan ril, sehingga tidak pernah mendapat bantuan wirausaha pemula. Hingga saat ini pun kami terus bergerak dengan rekan-rekan kelompok wirausaha perikanan, pertanian dan lain sebagainya," ujarnya.

Oleh karena itu, pendataan pun dilakukan terhadap pelaku UKM anggota kita di berbagai daerah. Sehingga berkolaborasi dengan berbasis data para pelaku UKM se-Indonesia dengan sistem digital.

"Sehingga nantinya, secara digital pun mapnya akan bisa diketahui berbagai pelaku UKM di GKN berikut kelompok pertanian, perikanan, dan lain-lain. Ini semua masih dalam rancangan agar kedepan keberadaan GKN ini bukan saja melakukan pendampingan terhadap UKM melainkan akan mendata dan memasukan UKM di aplikasi tersebut," tuturnya.***

Editor: Pipin L Hakim


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah