Network
POTENSI BISNIS – Anggaran sebuah negara yang besar seharusnya menjadi faktor pendorong untuk berkurangnya angka kemiskinan.
Perubahan signifikan dari pengelolaan anggaran yang menjadi otoritas pemerintahan pusat harus segera dilakukan agar negara bisa lebih baik lagi.
Nevi Zuairina, selaku anggota DPR RI komisi pada kamis 20 Agustus 2020 menjelasakan bahwa pengelolaan anggaran harus disertai moral bernegara yang kuat guna pengelolaan anggaran yang efektif.
Baca Juga: Kudapan Khas Tahun Baru Islam, Berikut dari Bubur Suro hingga Kue Gandum
"Pengelolaan APBN 2021 harus dipikul dengan rasa tanggung jawab yang besar dengan memperhatikan kekuatan moral yang tinggi sehingga menekan sebesar-besarnya ketidakefisienan dan ketidakefektifan anggaran negara," katanya.
Dia menjelaskan, ketimpangan angka kemiskinan di Indonesia relatif besar. Angka kemiskinan di perdesaan mencapai 12,6 persen dan di perkotaan 6,56 persen, seperti dikutip PotensiBisnis.com dari Pikiran-Rakyat.com.
"Perlu ada terobosan yang menggebrak sehingga negara ini menjadi bangun dan bertindak. Kita harus segera bangkit, berdiri dan melakukan sesuatu yang menjauhkan negara ini masuk dalam badai marabahaya sistemik", kata Nevi.
Kondisi Indonesia yang belum selesai dari negara berkembang menjadi negara maju, meskipun sudah 75 tahun Indonesia terbebas dari penjajahan.
"Pertumbuhan ekonomi minim, Lapangan kerja tidak efektif, pengangguran naik menjadi 7,05 Juta orang pada tahun 2019, rendahnya realisasi Pendapatan Negara yang hanya sebesar 90,6 persen dari target dan masih banyak lagi persoalan yang menjadi benang kusut dari pusat hingga daerah," ujarnya.
