Fakta Mengerikan Diungkap Politisi PKS, Jokowi Disarankan Tidak Bimbang hingga Sebut Anggaran Rp50 Triliun

- 21 Juli 2021, 19:33 WIB
Politisi PKS kritisi pemerintah. Ucapan Presiden Jokowi jika pemerintah akan memembuka secara bertahap PPKM Darurat mulai 26 Juli 2021, dinilai Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta sebagai sebuah kebimbangan.
Politisi PKS kritisi pemerintah. Ucapan Presiden Jokowi jika pemerintah akan memembuka secara bertahap PPKM Darurat mulai 26 Juli 2021, dinilai Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta sebagai sebuah kebimbangan. / Twitter.com/@jokowi

POTENSI BISNIS - Ucapan Presiden Jokowi jika pemerintah akan memembuka secara bertahap PPKM Darurat mulai 26 Juli 2021, dinilai Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta sebagai sebuah kebimbangan.

Jelas dia, apa yang dikatakan presiden belum menjadi solusi untuk mencegah penularan Covid-19.

Dia meminta agar Presiden Jokowi mendahulukan keselamatan jiwa atas tingginya kasus Covid-19.

Baca Juga: Jokowi Akui Angka Kematian Akibat Covid-19 Tinggi, Menterinya Ramai-ramai Minta Maaf

Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut menilai, pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi tengah bimbang dalam mengambil kebijakan.

Dia tegas mengatakan, pemerintah harus mengkesampingkan dulu kepentingan ekonomi.

"Saat ini sudah lebih dari 76.000 anak bangsa meninggal karena Covid. Setiap hari dilaporkan lebih dari 1.000 kematian," tutur Sukamta dalam keterangannya pada Rabu, 21 Juli 2021.

Baca Juga: RAMALAN Zodiak Besok Kamis 22 Juli 2021: Libra, Taurus, dan Scorpio Jangan Memaksakan Kehendak Anda

Sukamta lantas menyinggung laporan ratusan yang meninggal saat isolasi mandiri.

Atas penilaian tersebut, dia melihat akan lebih baik jika pemerintah mendahulukan kepentingan kesehatan.

Sayangnya, Sukamta malah melihat kondisi saat ini, pemeritah justru mengalami kebimbangan.

Baca Juga: Chef Juna dapat Kejutan Ulang Tahun dari Sang Kekasih Citra Anindya

Dengan situasi tersebut, kata dia kebijakan yang diambil malah akan membingungkan dan tak efektif.

"Jangan sampai pemerintah kembali bimbang yang risikonya semakin banyak kematian," tutur dia.

Diap lantas memberi solusi agar masyarakat bisa tenang di sutuasi seperti saat ini.

Pertama kata dia, paling mendesak adalah harus dipastikan semua daerah telah siap dengan fasilitas kesehatannya.

Kemudian pastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan insentifnya tidak terlambat diberikan.

Lalu yang kedua, segera menuntaskan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk keluarga miskin, buruh.

"Jika perlu, pemerintah bisa menambah besaran anggaran untuk bansos dengan mengalihkan Rp50 triliun anggaran infrastruktur jalan tol," jelasnya.***

Editor: Awang Dody Kardeli


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x