Network
Pemerintah pun akan mengeluarkan Kepres No 20 Tahun 2020 mengenai Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, sebagai realisasi Inpres No 9 Tahun 2020.
"Kemudian juga akan membentuk Tim Hukum untuk melaksanakan penelitian penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat," lanjutnya.
Baca Juga: Memes Prameswari Kisahkan Awal Kariernya: Tetep Fokus Kerja di Dunia Entertain
Mahfud menjelaskan, pembangunan di Papua masih belum efektif. Menurutnya ada beberapa faktor yang membuat pembangunan di Papua belum maksimal. Di antaranya, karena situasi keamanan tidak kondusif dan masih tinggi kasus korupsi.
Melihat kondisi yang seperti itu, Mahfud menekankan agar pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara harus lebih ditingkatkan.
"Saya ingin mengatakan ke depannya pemeriksaan BPK diharapkan lebih bisa terukur karena dana Otsus akan naik, kemudian aspirasi penegakan hukum sangat kuat disampaikan dari masyarakat. Dan Kerjasama antara pemerintah dengan BPK sangat penting," katanya.
Mahfud mengatakan pemerintah harus terus berupaya menyelesaikan persoalan yang ada di Papua. Pasalnya, kata dia, melihat kondisi Papua saat ini masih ada sejumlah isu yang harus segera diselesaikan.
"Ada yang menyatakan terutama Organisasi Papua Merdeka yang separatis dengan berbagai organisasinya itu menyatakan, papua bukan bagian dari Indonesia. Papua berhak menjadi negara dan bangsa sendi,” ucapnya..
“Maka ingin kami tegaskan bahwa hubungan Papua dengan NKRI sudah bersifat final. Tidak bisa diganggu gugat, dan akan dipertahankan dengan segala biaya yang diperlukan. Sosial, ekonomi, politik dan keuangan sekalipun, akan kita pertahankan," tutupnya.***
