Network
POTENSI BISNIS - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menjelaskan banyaknya jumlah ASN yang dibutuhkan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021.
Tjahyo mengatakan Pemerintah sudah mendata total kebutuhan ASN untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 sebanyak 1.275.387 posisi.
Tjahjo menyebut formasi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan diumumkan paling lambat akhir Maret 2021, mendatang.
Baca Juga: Terkait CPNS 2021, Kemenpan RB akan Tindak Tegas Jika Ada Calo: Kami Pecat
ASN yang dibutuhkan terbagi menjadi dua golongan yang pertama di pemerintahan pusat dan yang kedua dari pemerintahan daerah.
Rinciannya, kata dia, Kebutuhan di pemerintahan pusat sebanyak 83.669, dan kebutuhan di pemerintahan daerah sebanyak 1.191.718.
Untuk posisi paling banyak dibutuhkan adalah formasi guru PPPK sebanyak 1.002.616.
Baca Juga: Mantap! 16 Juta Vaksin Covid-19 Sinovac Tahap Ke-7 Tiba di Indonesia
"Untuk PPPK non guru sebanyak 70.008, dan CPNS-nya sebanyak 119.094," ujarnya Tjahjo dikutip dari PMJ News, Kamis, 25 MAret 2021.
Tjahjo menjelaskan rencana penetapan untuk pemerintah pusat sebanyak 69.684, dengan rincian 61.129 untuk 56 kementerian/lembaga. 8.555 untuk sekolah kedinasan.
"Untuk pemerintah daerah sebanyak 671.867 dengan rincian guru PPPK sebanyak 565.633, PPPK non guru 21.571 dan CPNS 64.663," katanya.
Baca Juga: Suami Tusuk Isteri di Tempat Kerja, Polisi: Pelaku Coba Bunuh Diri
kebutuhan ASN tersebut berasal dari 588 instansi dan masih ada 32 instansi yang belum mengusulkan kebutuhan ASN.
"Sebanyak 588 instansi sudah mengusulkan kebutuhan dengan rincian 539 instansi yang sudah usul dengan dokumen yang lengkap,” ucapnya.
“49 instansi sudah mengusulkan. Namun ini sedang kita kejar lagi untuk melengkapi dokumen dan ada 32 instansi," tambahnya.
Baca Juga: LOWONGAN KERJA: PSLH ITB Buka Peluang Kerja untuk Anda, Simak Syarat dan Cara Daftar Berikut Ini
Pemerintah, kata dia, menyiapkan 9.495 alokasi untuk guru madrasah, hasil rapat bersama Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Kementerian dalam negeri dan BKN.
"Akhir Maret ini kita putuskan, beberapa sebenarnya formasi yang dibutuhkan. Jadi ini tawar-menawar masih banyak, baik daerah, beberapa kementerian/lembaga, instansi, tapi alhamdulillah ini akan mencapai," ungkapnya.***
